优游国际

“Apakah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI, untuk disetujui menjadi undang-undang, apakah bisa disetujui?” ujar Ketua Komisi I Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Jakarta dikutip dari Antara, Selasa (18/3/2025).

Menurut Utut, pembahasan revisi UU TNI sudah melalui seluruh mekanisme, mulai dari penerimaan Surat Presiden, menerima aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, dan rapat akhir di tingkat Panja.

Ia juga menuturkan, Komisi I sudah menggelar rapat bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.

Baca juga: Media Asing Soroti Revisi UU TNI, Singgung Munculkan Kekhawatiran hingga Dwifungsi ABRI

Dalam revisi UU TNI, ada beberapa pasal yang mengalami perubahan, yani:

Pasal 3 tentang kedudukan TNI:

• Pasal ini mengatur bahwa kebijakan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI, berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

Pasal 53 tentang usia dinas keprajuritan atau batas usia pensiun:

• Batas usia pensiun bintara dan tamtama menjadi 55 tahun, sementara perwira sampai dengan pangkat kolonel memiliki batas usia pensiun pada 58 tahun.
• Sebelumnya revisi UU TNI, usia dinas paling tinggi bagi bintara dan tamtama adalah 53 tahun dan perwira adalah 58 tahun.
• Khusus perwira, usia pensiun disesuiakan berdasarkan pangkatnya dengan rincian sebagai berikut:
  • Bintang 1: usia pensiun 60 tahun
  • Bintang 2: usia pensiun 61 tahun
  • Bintang 3: usia pensiun 62 tahun
  • Bintang 4: usia pensiun 63 tahun, namun dapat diperpanjang sampai 65 tahun dengan dasar pertimbangan kebutuhan negara.

Pasal 47 tentang jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif:

Prajurit TNI aktif bisa menduduki jabatan di 14 kementerian/lembaga.

Baca juga: Apa yang Dipermasalahkan dari Revisi UU TNI?