优游国际

KOMPAS.com - Pemerintah Georgia pernah berhasil memberantas korupsi yang mengakar di negara tersebut hanya dalam waktu cukup singkat.

Tindak korupsi menjadi kejahatan yang banyak terjadi di Georgia bahkan sejak pecahan Uni Soviet itu merdeka pada 1991, diberitakan Eurasianet (22/12/2004).

Hingga 2003, Georgia gagal mengekang korupsi hingga pembangunan ekonomi lumpuh dan menghambat reformasi. Korupsi bahkan memengaruhi hampir seluruh kehidupan warga.

Saat negara berada pada ambang kehancuran, pemerintah Presiden Mikheil Saakashvili yang terpilih pada Januari 2004 berhasil melakukan reformasi besar-besaran untuk mengatasi masalah tersebut.

Beberapa langkah dilakukan untuk memberantas korupsi di Georgia. Salah satunya dengan melakukan reformasi di berbagai sektor seperti bisnis dan kepolisian.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024 Tertinggal dari Timor Leste hingga Vietnam

Korupsi di Georgia

Bank Dunia melaporkan cara Georgia melawan korupsi dalam buku Fighting Corruption in Public Services: Chronicling Georgia's Reforms (2012).

Laporan itu mengungkapkan, korupsi dan kejahatan merajalela di Georgia sejak 1991-2003. Georgia sendiri merdeka dari Uni Soviet pada 9 April 1991.

Pada 2003, korupsi bahkan ada di hampir setiap aspek kehidupan negara tersebut.

Tindak korupsi yang paling terlihat dilakukan polisi lalu lintas. Para polisi yang sebagian besar berbadan gemuk, akan memakai seragam dan membawa tongkat kayu untuk memeras pengendara yang berada di jalanan. Mereka bahkan meminta uang dari pejalan kaki.

Korupsi juga ada di layanan pemerintah. Warga harus membayar untuk mendapatkan paspor, mendaftarkan properti, memulai bisnis, membangun rumah, masuk ke universitas negeri, serta mendapatkan surat izin mengemudi dan lulus pemeriksaan kendaraan.

Sementara restoran menyuap polisi agar tidak menutup perusahaan yang menyalahi standar sanitasi. Polisi juga melakukan korupsi dalam administrasi pajak.

Tak hanya polisi, banyak pejabat pemerintah yang korup memperkaya diri selama bertahun-tahun. Mereka bahkan membantu geng kriminal untuk membuat sambungan listrik ilegal, mecuri, memeras, serta merampas dan menyelundupkan mobil.

Badan kehakiman dan jaksa di Georgia juga korup. Mereka rutin mengarang tuduhan sebagai sumber suap untuk menambah pendapatan atau meminta biaya untuk penyelidikan yang sah.

Korupsi pejabat Georgia begitu meluas sehingga memengaruhi investasi asing. Para investor menjadi ragu berinvestasi untuk proyek strategis negara tersebut. Undang-undang kebijakan pajak yang tidak jelas semakin mengurangi investasi asing.

Penduduk Georgia marah karena korupsi merajalela, kejahatan terus terjadi, dan layanan publik tak berfungsi. Mereka pun berdemonstrasi setiap hari selama pemilihan parlemen. Tindakan ini membuat Presiden Georgia pada 2003, Eduard Shevardnadze mengundurkan diri.