优游国际

Dilansir dari , Kamis (6/6/2024), pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan juga dikhawatirkan memicu konflik dengan masyarakat yang terdampak kegiatan tambang.

Baca juga: Profil Desa Wadas, Tambang Batu Andesit, dan Polemik Bendungan Bener

Ormas yang terima izin tambang

Hingga Sabtu (27/7/2024), baru ada satu ormas keagamaan yang menerima izin tambang, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

DPBNU juga sudah mengajukan permintaan izin tambang kepada pemerinytah dengan alasan pihaknya memerlukan tambahan pemasukan untuk pembiayaan organisasi.

Sementara itu, PP Muhammadiyah yang beberapa hari ke belakang memberi sinyal akan menerima tawaran izin tambang dari pemerintah belum memberikan pengumuman resmi soal keputusan ini.

PP Muhammadiyah akan mengumumkan hal tersebut setelah menggelar konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman pada Sabtu (27/7/2024) hingga Minggu (28/7/2024).

Konsolidasi nasional tersebut diikuti 35 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan berlangsung secara tertutup.

Dilansir dari , Sabtu, jalannya konsolidasi nasional tersebut turut membahas izin pengelolaan tambang yang ditawarkan pemerintah.

"Akan dijelaskan latar belakangnya. Besok (Minggu) akan dijelaskan sangat komprehensif," ujar Kepala Kantor PP Muhammadiyah Arif Nur Kholis di Kampus Unisa Yogyakarta.