优游国际

KOMPAS.com - Mulai 1 Januari 2025, Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara akan naik sebesar 6,5 persen, dari sebelumnya Rp 2.809.915 menjadi Rp 2.992.599.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk delapan sektor usaha, dengan kenaikan yang bervariasi antara 3,5 hingga 9 persen di atas UMP.

“Kenaikan UMP dan UMSP ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Sumut,” ujar Pejabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni, dalam pernyataan resmi yang dikutip pada Jumat (13/12/2024).

Rincian Kenaikan UMSP 2025

Kenaikan UMSP di delapan sektor usaha yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Baca juga: Besaran UMP dan UMK 2025 di Provinsi Banten

• Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Kenaikan 6 persen, menjadi Rp 3.172.113.
• Sektor Pertambangan dan Penggalian: Kenaikan 6,5 persen, menjadi Rp 3.187.075.
• Sektor Industri Pengolahan: Kenaikan 4-6 persen, antara Rp 3.112.261 hingga Rp 3.172.113.
• Sektor Konstruksi: Kenaikan 6-7,5 persen, antara Rp 3.172.113 hingga Rp 3.217.000.
• Sektor Pengangkutan dan Pergudangan: Kenaikan 4 persen, menjadi Rp 3.112.261.
• Sektor Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum: Kenaikan 3,5-5 persen, antara Rp 3.097.299 hingga Rp 3.142.187.
• Sektor Informasi dan Komunikasi: Kenaikan 9 persen, menjadi Rp 3.261.889.
• Sektor Aktivitas Keuangan dan Akuntansi: Kenaikan 9 persen, menjadi Rp 3.261.889.

Fatoni menambahkan bahwa bupati dan wali kota di seluruh Sumatera Utara wajib mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat pada 18 Desember 2024.

Melibatkan Semua Pihak

Baca juga:

Sebelum penetapan UMP 2025, Pemprov Sumut telah melakukan rapat bersama Dewan Pengupahan, yang melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pengusaha. Proses ini dianggap strategis untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.

“Sangat penting menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan produktivitas kerja. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut yang lebih baik,” tegas Fatoni.

Iklim Kerja Kondusif

Dalam pertemuan bersama Dewan Pengupahan di Rumah Dinas Gubernur, Fatoni menekankan pentingnya menjaga iklim kerja yang kondusif.

Ia juga mendorong inovasi dan terobosan yang dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan para pekerja.

“Semoga penetapan ini berkontribusi positif dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif,” pungkasnya.

Sumber: 优游国际.com (Mela Arnani)