优游国际

KOMPAS.com - Ada yang menarik dalam susunan kepengurusan Partai Hanura periode 2024–2029. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, yang kini resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Hanura.

Hal itu diketahui saat pengukuhan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (26/4/2025) malam.

Selain Lili, mantan Ketua Umum Parta Nasdem Patrice Rio Capella juga dipilih sebagai Wakteum Partai Hanura. Sementara mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar juga diumumkan sebagai Sekretaris Dewan Pembina Hanura.

Adapun Oesman Sapta Odang (OSO) kembali dipercaya untuk menakhodai partai sebagai Ketua Umum.

Baca juga:

Dalam acara pengukuhan tersebut, Sekretaris Jenderal Hanura, Benny Rhamdani, menjelaskan bahwa OSO kembali menjabat berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Partai Hanura yang digelar di Bali pada 18-20 Agustus 2024. Sebanyak 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura di seluruh Indonesia bulat mengusung OSO.

"514 DPC Hanura dan 38 DPD Hanura se-Indonesia kembali mengusung dan menetapkan Bapak Dr Oesman Sapta untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Hanura periode 2024–2029," ujar Benny Rhamdani.

Benny kemudian membacakan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang Kepengurusan Partai Hanura Periode 2024–2029, dengan Nomor M.AH_I.AH.11.02 Tahun 2025, yang ditandatangani oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada 3 Maret 2025.

Bagaimana Latar Belakang Lili Pintauli Sebelum Bergabung ke Hanura?

Sebelum dikenal sebagai Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar adalah seorang advokat yang berpengalaman di dunia hukum.

Lili lahir pada 9 Februari 1966 di Tanjung Pandan, Bangka Belitung (sekarang Provinsi Kepulauan Riau) dan menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister hukum di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan.

Baca juga:

Kariernya dimulai sebagai asisten pembela umum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan pada 1991–1992, lalu berlanjut di kantor advokat Asamta Parangiunangis, SH & Associates.

Ia juga aktif di Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan hingga menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada 1999-2002.

Lili kemudian mengabdi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama dua periode, dari 2008 hingga 2018.

Kariernya semakin bersinar saat terpilih menjadi Wakil Ketua KPK untuk masa jabatan 2019-2023, menjadi perempuan kedua yang menduduki posisi tersebut setelah Basaria Panjaitan.

Apa Kontroversi yang Membayangi Nama Lili?

Namun, perjalanan Lili di KPK tidak luput dari kontroversi. Ia mengundurkan diri dari jabatannya setelah diterpa kasus dugaan penerimaan fasilitas nonton MotoGP Mandalika dari salah satu BUMN.

Dugaan gratifikasi tersebut membuat Dewan Pengawas KPK menggelar sidang etik, di mana Lili sempat diskors dan akhirnya memilih mundur sebelum keputusan sidang diumumkan.

Baca juga: