ÓÅÓιú¼Ê

KOMPAS.com - Anggaran penyelenggaraan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia (RI) disebut membengkak.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (6/7/2024).

"Karena upacara itu kan diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya," ujar Pratikno, dikutip dari , Selasa.

Sebagai informasi, pembiayaan upacara kemerdekaan setiap tahunnya menggunakan anggaran negara.

Kendati demikian, Pratikno memastikan, pembengkakan anggaran HUT ke-79 RI tidak begitu signifikan.

Namun, Pratikno tidak menyebutkan jumlah pasti anggaran yang dialokasikan untuk upacara HUT RI tahun ini.

Meski begitu, belakangan diketahui pemerintah telah menggelontorkan dana besar untuk keperluan akomodasi dan mobilitas di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca juga: Mengintip Fasilitas Rumah Menteri di IKN, Siap untuk Sidang Kabinet Agustus 2024

Modifikasi cuaca

Diberitakan , Sabtu (4/8/2024), pemerintah telah mengeluarkan biaya senilai Rp 9 milliar untuk modifikasi cuaca di IKN.

Modifikasi cuaca ini dilakukan lantaran sejak bulan lalu, curah hujan di IKN tinggi. Bahkan, hujan disebut menjadi faktor pembangunan Bandara IKN tidak bisa rampung sesuai target.

Oleh karena itu, pemerintah meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengendalikan hujan dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC).

"Berdasarkan prediksi BMKG selama Juni-Juli terjadi cuaca hujan ekstrem yang menghambat pelaksanaan pekerjaan pembangunan IKN. Jadi, digelar operasi TMC," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Jumat (3/8/2024).

Operasi TMC dilakukan mulai 15 hingga 31 Juli 2024. Terdapat empat pesawat yang menyemai Natrium Klorida (NaCl) sebanyak 96.000 kilogram dan Kalsium Oksida (CaO) 1.000 kilogram.

Empat pesawat tersebut terbang selama 211 jam 40 menit.

Baca juga: Kata Media Asing soal Jokowi mulai Berkantor di IKN, Sebut Banyak Bangunan Belum Selesai dan Warga Merugi

Transportasi untuk tamu dan operasional

Kementerian Sekretarian Negara (Kemensetneg) disebut telah menandatangani nota kesepahaman untuk penyewaan 1.000 unit mobil dengan Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda)

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asperda Kalimantan Timur, Damun Kisawanto.