优游国际

Trump Usul Relokasi Warga Gaza ke Mesir dan Yordania, Ini Tanggapan Hamas dan Israel

KOMPAS.com - Hamas dan Israel yang berperang di Gaza telah merespons gagasan Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi penduduk Palestina di kantong tersebut ke Yordania dan Mesir.

Seorang pejabat senior Hamas pada Minggu (26/1/2025) menegaskan, kelompoknya akan menentang gagasan Presiden Amerika Serikat untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania.

"Seperti halnya mereka telah menggagalkan setiap rencana pemindahan dan tanah air alternatif selama beberapa dekade terakhir, rakyat kami juga akan menggagalkan proyek-proyek semacam itu," kata Bassem Naim, anggota biro politik Hamas, merujuk pada komentar Trump.

Kelompok Jihad Islam Palestina juga mengecam gagasan Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania.

Kelompok yang telah berperang bersama Hamas untuk melawan Israel hingga terwujud gencatan senjata pada 19 Januari itu menyebut, gagasan Trump sebagai dorongan terhadap “kejahatan perang”.

Jihad Islam Palestina juga menggambarkan ide Trump untuk merelokasi penduduk Gaza sebagai sesuatu yang “menyedihkan”.

“Usulan ini berada dalam kerangka mendorong kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memaksa rakyat kami meninggalkan tanah mereka," jelasnya, dikutip dari Al Jazeera.

Sementara itu, Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich pada Minggu mengaku menyambut baik gagasan Presiden Trump untuk “membersihkan” Gaza dengan merelokasi penduduk Palestina di wilayah itu ke Mesir dan Yordania.

Smotrich diketahui termasuk pejabat Israel yang selama ini menentang keras penghentian perang di Gaza.

“Gagasan untuk membantu mereka menemukan tempat lain untuk memulai kehidupan yang lebih baik adalah ide yang bagus. Hanya pemikiran out-of-the-box dengan solusi baru yang akan membawa solusi perdamaian dan keamanan. Saya akan bekerja sama dengan Perdana Menteri dan kabinet untuk memastikan ada rencana operasional untuk mengimplementasikan hal ini sesegera mungkin,” ungkap Smotrich dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir AFP.

Sebelumnya, Trump pada Sabtu (25/1/2025) mengatakan, ia telah berbicara dengan Raja Yordania Abdullah II tentang pemindahan penduduk Palestina dari Gaza.

Ia pun berharap dapat berunding dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada Minggu (16/1/2025) ini.

“Saya ingin Mesir mengambil orang-orang. Dan saya ingin Yordania untuk membawa orang,” kata Trump kepada wartawan di atas pesawat Air Force One.

Bagi warga Palestina, setiap upaya untuk memindahkan mereka dari Gaza akan membangkitkan kenangan sejarah kelam yang disebut dunia Arab sebagai “Nakba” atau malapetaka, yaitu pemindahan massal penduduk Palestina selama pembentukan Israel pada tahun 1948.

Mesir sebelumnya telah memperingatkan agar tidak ada “pemindahan paksa” warga Palestina dari Gaza ke gurun Sinai, yang menurut Presiden Sisi dapat membahayakan perjanjian perdamaian yang ditandatangani Mesir dengan Israel pada 1979.

Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yordania telah menjadi rumah bagi sekitar 2,3 juta pengungsi Palestina yang terdaftar.

"Gagasan Trump harus disikapi serius"

Profesor sejarah di Universitas Georgetown di Qatar, Abdullah Al-Arian, berpendapat pernyataan presiden AS terkait relokasi warga Gaza harus ditanggapi secara serius.

Sebab, kata dia, kita telah melihat permintaan khusus ini telah dibuat selama lebih dari 1,5 tahun terakhir.

Al-Arian menyaksikan, para pejabat Israel telah mengindikasikan “sejak awal perang” untuk “membersihkan secara etnis” sebanyak mungkin wilayah Palestina.

“Rencana tersebut gagal karena berbagai alasan, salah satunya adalah bahwa para pemimpin Arab yang didekati pada saat itu menolak untuk menerima tambahan populasi pengungsi Palestina, sebagian karena hal itu tidak layak secara politis di Mesir pada khususnya, yang diperdebatkan sebagai tujuan yang memungkinkan untuk pembersihan etnis Palestina dari Gaza,” katanya kepada Al Jazeera.

Al-Arian sendiri meyakini warga Palestina sendiri tidak akan tertarik dengan usulan Trump tersebut.

“Mereka tahu betul apa artinya meninggalkan rumah mereka dan bagaimana status pengungsi Palestina selama 70 tahun terakhir,” katanya.