优游国际

Jambore Pramuka Dunia di Korsel Sisakan Sederet Kasus Dugaan Pelecehan Seksual dan Korupsi

Meski begitu, pihak berwenang di Korea Selatan kini tengah gencar melakukan penyelidikan terkait masalah yang terjadi sebelum dan selama pelaksanan jambore.

Jambore pramuka ke-25 tersebut awalnya diadakan di Saemangeum, Provinsi Jeolla Utara, Korea Selatan pada 1-12 Agustus 2023. 

Namun, kondisi fasilitas yang tidak layak, cuaca panas, dan ancaman badai membuat pelaksanaannya bermasalah.

Seluruh peserta harus dievakuasi dan agenda jambore berganti studi budaya ke sejumlah kota di Negeri Gingseng.

Jambore Pramuka Dunia 2023 kemudian ditutup dengan konser grup K-Pop yang meriah. Namun, acara ini menyisakan sederet penyelidikan.

367 kasus diselidiki

Diberitakan media lokal Yonhap News, Senin (21/8/2023), seorang pejabat dari Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan mengumumkan terjadi 18 insiden di lokasi perkemahan selama pelaksaan jambore.

Insiden ini terdiri dari lima dugaan kejahatan seksual, termasuk empat tindakan tidak senonoh dan satu pemerkosaan. Selain itu, ada juga tiga kasus pembobolan gedung serta lima kasus pencurian dan penyerangan.

Terdapat juga masing-masing satu kasus cedera karena kelalaian, tindakan cabul, pelanggaran Undang-undang Kesejahteraan Anak, pelanggaran Undang-undang Perawatan Medis Darurat, serta kelalaian tugas dari penyelenggara.

Dari deretan insiden tersebut, kasus kejahatan seksual diduga melibatkan seorang staf dari kontingen Pramuka asal Thailand. Ia memasuki kamar mandi perempuan di perkemahan.

Selain itu, terdapat juga kasus seorang pemilik penginapan yang masuk ke kamar seorang wanita kontingen dari Jerman.

Kemudian, ada kasus tiga anggota staf jambore yang tertangkap mengambil kebutuhan sehari-hari tanpa membayar di sebuah toko serba ada.

Tak hanya itu, Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan Kim Hyun-sook dilaporkan karena melalaikan tugas sebagai penanggung jawab pengelolaan jambore.

Sebuah komunitas warga juga melaporkan penanggung jawab acara tersebut karena diduga melanggar UU Pelayanan Medis Darurat. Pelanggaran ini berupa penggunaan ambulans untuk membawa barang milik anggota jambore padahal mobil tersebut seharusnya untuk evakuasi.

Di sisi lain, polisi mengumumkan mereka telah menyelidiki total 367 kasus dan 1.094 orang terkait penyimpangan penggunaan dana subsidi dari pemerintah untuk pelaksanaan jambore.

Dilansir dari Segye Ilbo, Senin (21/8/2023), terdapat total 115 anggota dalam panitia penyelenggara jambore. Namun, hampir sepertiganya diisi oleh pihak manajerial.

Kondisi ini menimbulkan kemungkinan pegawai yang langsung bekerja di lapangan relatif rendah. Akibatnya, pelaksanaan jambore menjadi sulit berjalan dengan lancar.

Lebih parahnya lagi, panitia yang diturunkan oleh tuan rumah yakni Provinsi Jeolla Utara juga menerapkan hal serupa. Mayoritas diisi oleh pegawai negeri yang berada di level manajerial.

Ada total 28 orang panitia asal provinsi tersebut, terdiri dari 19 pegawai negeri dan sembilan warga sipil.

Di antara mereka, hampir setengahnya memiliki beban kerja yang ringan meskipun wilayahnya menjadi tuan rumah perhelatan dunia.

Jalan-jalan berkedok survei

Sementara itu, dikutip dari JTBC, Rabu (23/8/2023), seorang pejabat asal Provinsi Jeolla Utara mengungkapkan, panitia penyelenggara melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri untuk mempersiapkan Jambore.

Namun, bukannya pergi ke pusat Pramuka, mereka menghabiskan 400 juta won atau setara dengan Rp 4,6 miliar untuk jalan-jalan di Harry Potter Studios di London, Air Terjun Iguazu di Brasil, dan Disneyland di Paris.

Para pejabat dari Kabupaten Buan, Provinsi Jeolla Utara melakukan perjalanan ke luar negeri pada Oktober dan Desember 2019.

Tujuan perjalanan ini untuk mempromosikan jambore, mendukung keberhasilan penyelenggaraan, dan mengembangkan produk pariwisata.

Namun, mereka justru menghabiskan waktu mengunjungi berkunjung ke tempat wisata.

Padahal, saat itu, para pejabat berjanji akan membangun pusat kepemimpinan Pramuka menjelang jambore. Pembangunan itu belum selesai.