优游国际

KOMPAS.com - Kuota impor dan embargo impor adalah dua kebijakan pemerintah yang dibuat, dalam kaitannya dengan perdagangan internasional.

Bisa dikatakan bahwa dua jenis kebijakan tersebut berbeda. Apa perbedaan kuota impor dan embargo impor?

Bedanya kuota impor dan embargo impor

Menurut Mashilal dan Rakhmat Dwi dalam buku Ekonomi Internasional (2023), kuota impor adalah pembatasan kuantitas impor selama jangka waktu tertentu.

Pemberlakuannya ditujukan bagi sektor industri atau produsen dalam negeri, yang produknya rentan dibanjiri negara lain.

Baca juga: Apa Itu Kuota dalam Perdagangan Internasional?

Sementara itu, dikutip dari situs Investopedia, embargo adalah larangan perdagangan yang diadopsi suatu negara, sebagai sanksi ekonomi.

Embargo impor adalah larangan atau pembatasan impor produk negara lain, karena alasan tertentu, entah itu sanksi atau sejenisnya.

Biasanya embargo terjadi untuk ekspor. Namun, tidak menutup kemungkinan, terjadi embargo impor karena alasan tertentu.

Jadi, ketika diberlakukan embargo impor, suatu negara tidak bisa memperoleh produk dari negara lainnya.

Baca juga: Jenis-jenis Kuota Impor, Apa Saja?

Dari penjelasan di atas, perbedaan kuota impor dan embargo impor adalah bentuknya.

Kuota impor dilakukan dengan membatasi kuantitas atau jumlah impor. Sedangkan embargo impor terjadi dengan melarang secara penuh tindakan impor.

Tujuan juga menjadi salah satu bedanya kuota impor dan embargo impor.

Embargo impor biasanya dilakukan sebagai bentuk sanksi. Namun, ada pula yang melakukannya, untuk menyulitkan negara lain dalam mendapat produk.

Baca juga: Bagaimana Dampak Impor Terhadap Perekonomian?

Sementara itu, kuota impor dilakukan untuk melindungi produsen atau sektor industri dalam negeri, agar bisa bersaing secara sehat.

Jadi, perbedaan kuota impor dan embargo impor adalah:

• Kuota impor dilakukan dengan membatasi kuantitas impor. Sedangkan embargo adalah larangan secara tegas terhadap tindakan impor
• Kuota impor dilakukan untuk melindungi produsen. Sementara embargo dilaksanakan sebagai sanksi atau mempersulit negara lain untuk mendapat komoditas yang dibutuhkan.