优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu mengenai keterjangkauan rumah subsidi bagi dengan gaji Upah Minimum Regional (UMR) kembali mencuat di tengah upaya pemerintah memperluas akses perumahan melalui program subsidi.

Banyak kalangan gagal paham mengenai perluasan batas maksimal penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang baru-baru ini diumumkan.

Bahkan, mereka mempertanyakan apakah pekerja bergaji UMR benar-benar bisa memiliki rumah subsidi, terutama dengan kenaikan batas maksimal penghasilan Pada 10 April 2025.

Kini, batas maksimal alias gaji tertinggi MBR yang bisa mengakses rumah subsidi ditetapkan sebesar Rp 12 juta untuk lajang dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah, naik dari sebelumnya Rp 13 juta untuk status menikah.

Ini artinya MBR dengan gaji UMR di bawah Rp 14 juta, sangat bisa mengakses pembiayaan rumah subsidi.

Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti 优游国际.com, Senin (14/4/2025).

Selengkapnya baca di sini Siapa Bilang Gaji UMR Tak Bisa Beli Rumah Subsidi?

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) sekaligus Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti dampak kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Menurut AHY, akibat tarif Trump, negara-negara yang tergabung dalam kawasan Asia Pasifik akan menjadi panggung utama dinamika tersebut.

"Asia Pasifik termasuk kita akan menjadi panggung utama dinamika ini," katanya dalam Panel Discussion TYI bertema Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global di Ballroom Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/04/2025).

Apa dampak kenaikan tarif ini menurut AHY?

Jawabannya di sini Kata AHY, Asia Pasifik Jadi Panggung Utama Dinamika Tarif Trump

AHY menambahkan, investasi harus didorong di tengah dinamika kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Investasi tersebut dibutuhkan sebagai modal untuk melanjutkan pembangunan hingga menciptakan lapangan pekerjaan.

Selanjutnya baca di sini AHY: Respons Tarif Trump, Struktur Ekonomi Domestik Harus Diperkuat