优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan penarikan iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) ramai ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat, khususnya para buruh.

Menanggapi hal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia juga mengatakan akan mengikuti aturan apabila tapera tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2027.

"Saya akan manut aturan, misalnya DPR (meminta penarikan iuran tapera diundur), dan saya akan laporkan kepada Presiden," kata Basuki saat ditemui di kantornya, Jumat (7/6/2024).

Baca informasi lengkapnya di sini Baca juga: Ramai Penolakan Tapera, Basuki Bakal Lapor ke Jokowi

Telah dioperasikan sejak 11 Februari 2022, Jalan Tol Binjai-Langsa Seksi Binjai-Stabat telah dilakukan berbagai penambahan fasilitas.

"Baik dari sisi lalu lintas dan transaksi, maupun peningkatan kualitas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” tutur Executive Vice President (EVP) Sekretaris PT Hutama Karya (Persero) Adjib Al Hakim dalam rilis, Jumat (7/6/2024).

Sementara dari sisi lalu lintas dan transaksi, Hutama Karya melakukan penambahan lampu flip-flop, rumble stripes, dan reflektor.

Ini dilakukan untuk mengantisipasi kecelakaan pada malam hari, penambahan layanan derek gratis, serta pemasangan CCTV dengan dua mata kamera di sepanjang jalan tol yang dapat dipantau melalui aplikasi HK Toll Apps.

Baca informasi lengkapnya di sini Baca juga: 2 Tahun Beroperasi, Fasilitas di Tol Binjai-Stabat Ditambah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 75,63 triliun pada tahun anggaran (TA) 2025.

Nominal tersebut jauh lebih sedikit dari kebutuhan pagu anggaran tahun 2025 yang diajukan oleh Kementerian PUPR yakni Rp 212,58 triliun.

Di samping itu, anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 157,73 triliun.

Sehingga bisa disimpulkan, anggaran Kementerian PUPR menurun atau terpangkas sekitar Rp 82,1 triliun.

Baca informasi lengkapnya di sini Baca juga: Demi Pemerintahan Baru, Anggaran Kementerian Basuki Dipangkas Rp 82,1 Triliun