优游国际

KOMPAS.com - Proyek Meikarta, yang digadang-gadang sebagai “Jakarta Baru” oleh Lippo Group, terus menjadi sorotan.

Diumumkan dengan ambisi besar pada 2017, kota mandiri di Cikarang, Bekasi, ini menjanjikan hunian modern, fasilitas lengkap, dan gaya hidup urban.

Namun, setelah hampir delapan tahun, proyek ini masih menyisakan keluhan konsumen, unit yang belum terserah, dan janji yang menggantung.

Terbaru, mediasi yang difasilitasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 23 April 2025 menjadi titik harapan baru, meski tantangan masih membayang.

Baca juga: 118 Konsumen Meikarta Mengadu ke Kementerian PKP, Total Kerugian Rp 26,8 Miliar

Meikarta diluncurkan dengan promosi megah dan harga kompetitif, menarik ribuan pembeli. Lippo Group menjanjikan serah terima unit mulai 2019, namun kenyataannya jauh dari harapan.

Banyak konsumen mengeluh unit mereka belum selesai, bahkan ada yang menyebut lokasi unit masih berupa lahan kosong.

Permasalahan perizinan, dugaan suap pada 2018, dan lambatnya pembangunan memperparah situasi.

Hingga 2023, Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) mencatat ratusan pembeli menuntut kejelasan, baik berupa serah terima unit atau pengembalian dana.

Menurut Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur, sejak diluncurkannya layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), tercatat 118 pengaduan dari konsumen Meikarta.

Dari jumlah tersebut, 102 konsumen telah melengkapi dokumen, termasuk bukti pembayaran, dengan total kerugian mencapai Rp 26,8 miliar.

“Kami menargetkan validasi data selesai pada 2 Mei 2025, dan seluruh pengaduan terselesaikan pada 23 Juli 2025,” ujar Fitrah.

Mediasi dan Komitmen Baru

Pada 23 April 2025, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) memfasilitasi pertemuan antara konsumen Meikarta, Bos Lippo Group James Riady, dan CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat.

Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk mencari solusi atas masalah yang telah berlarut-larut. Ara menawarkan dua opsi: penyerahan unit apartemen atau pengembalian dana penuh.

Dalam upaya menunjukkan komitmen, Ara bahkan bersedia menyumbangkan gaji pribadinya selama menjadi komisaris di Siloam Hospitals, yang mencapai Rp 100 juta per bulan.

“Saya pernah jadi advisor di perusahaan Pak James, Siloam. Saya digaji Rp100 juta per bulan, dan saya mau serahkan semua gaji itu untuk membantu menyelesaikan masalah Meikarta,” kata Ara, menegaskan keseriusannya.

Baca juga: Bos Lippo Group Komitmen Bereskan Masalah Meikarta