优游国际

KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 75,63 triliun pada tahun anggaran (TA) 2025.

Nominal tersebut jauh lebih sedikit dari kebutuhan pagu anggaran tahun 2025 yang diajukan oleh Kementerian PUPR yakni Rp 212,58 triliun.

Di samping itu, anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 157,73 triliun.

Sehingga bisa disimpulkan, anggaran Kementerian PUPR menurun atau terpangkas sekitar Rp 82,1 triliun.

Mengenai hal itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kecilnya postur anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 untuk memberikan ruang bagi pemerintahan baru yang akan dipimpin Probowo Subianto.

"Kenapa anggaran 2025 hanya Rp 75 triliun? Informasi dari Bappenas bahwa ini dikhususkan untuk pemerintahan baru, sehingga memberikan room kepada pemerintah yang baru nanti," jelasnya saar rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/6/2024).

Baca juga: Subsidi Rumah Kewajiban Negara, DPR dan Basuki Bakal Rapat Khusus soal Tapera

Menurut dia, fenomena penurunan atau kecilnya pagu anggaran Kementerian PUPR seperti tahun 2025 juga pernah terjadi saat tahun pergantian pemerintahan baru, dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2014 silam.

"Kita lihat sejarah tahun 2013, 2014, anggaran PU itu sekitar Rp 76 triliun, tapi begitu 2015 kepemimpinan baru menjadi Rp 120 triliun," tuturnya.

"Jadi saya kira mungkin pendekatan itu yang dipakai oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam mendesain anggaran ini," tandas Basuki.

Kendati demikian, pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 masih memungkinkan bertambah, tergantung nota keuangan yang umumnya akan diselenggarakan pada akhir tahun.

"Tapi kalau nanti memang setelah badan anggaran dan nota keuangan ada, pasti akan kita prioritaskan yang menjadi aspirasi bapak-bapak (DPR RI)," pungkas Menteri PUPR.