优游国际

TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan membeberkan besarnya manfaat Zona Nilai Tanah (ZNT) bagi beberapa sektor.

Menurut Ossy, ini merupakan representasi khusus dari nilai tanah di suatu wilayah tertentu, mencerminkan nilai pasar rata-rata bidang tanah dalam zona-zona tertentu. 

Ossy mengatakan hal dalam sambutannya di hadapan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pada acara International Valuation Conference 2025, Tangerang, Kamis (24/4/2025).

“Dibangun berdasarkan transaksi pasar, penilaian, dan observasi lapangan, ZNT menyediakan referensi yang andal dan objektif untuk memahami nilai tanah baik di daerah perkotaan maupun pedesaan,” ungkapnya.

Untuk sektor perbankan, ZNT membantu bank dalam menilai nilai jaminan dengan lebih akurat dan konsisten. 

Ini mengurangi risiko penilaian berlebih atau kurang dalam pinjaman berbasis properti dan membantu standarisasi prosedur analisis kredit yang melibatkan tanah dan properti.

Baca juga: Harga Tanah di Kota Melambung, Nusron Beberkan Pentingnya Zona Nilai Tanah

Bagi sektor swasta, seperti pengembang, investor, dan profesional properti, ZNT menyediakan dasar yang transparan untuk pengadaan tanah, studi kelayakan proyek, dan pengambilan keputusan investasi. 

Ini meningkatkan prediktabilitas pasar dan memfasilitasi persaingan yang adil.

Bagi masyarakat umum, ZNT memungkinkan warga mengakses informasi yang jelas dan standar mengenai nilai tanah, yang penting saat membeli atau menjual properti, menyelesaikan masalah warisan, atau dalam proses pengadaan tanah. Ini memperkuat kepercayaan publik melalui keterbukaan dan keadilan.

“Bagi kementerian kami sendiri, ZNT berfungsi sebagai instrumen utama dalam administrasi pertanahan, tata ruang, dan perumusan kebijakan pertanahan. Ini membantu menentukan kompensasi dalam pengadaan tanah, mendukung analisis spasial, dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. 

Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menggunakan GNT untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), membimbing perencanaan kota, dan menerapkan regulasi zonasi.  

Ini juga berguna dalam menentukan tarif retribusi dan memberikan kepastian hukum dalam pembangunan lahan publik.

Bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ZNT memfasilitasi perencanaan fiskal dan perumusan kebijakan pajak. Ini mendukung proyeksi pendapatan dari pajak berbasis tanah dan berkontribusi pada harmonisasi sistem penilaian antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai kesimpulan, ZNT bukan hanya instrumen teknis, tetapi aset strategis dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil, transparan, dan akuntabel di Indonesia.

“Tentu saja, menjadi tanggung jawab kementerian kami untuk terus memperbarui, mendigitalkan, dan memperluas penerapannya di semua sektor terkait,” tandas dia.