ÓÅÓιú¼Ê

KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Republik Indonesia (TNI) oleh sejumlah pihak dikhawatirkan dapat mengembalikan dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI.

Pemerintah dan DPR RI diketahui tengah menyiapkan revisi UU TNI yang akan menambah usia dinas keprajuritan serta menambah keterlibatan militer aktif dalam jabatan-jabatan sipil.

Kekhawatiran revisi UU TNI menghidupkan dwifungsi ABRI itu pun membuat publik meminta kepada panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI menghentikan pembahasan itu.

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan dwifungsi ABRI dan seperti apa kaitannya dengan revisi UU TNI?

Baca juga: Media Asing Soroti Revisi UU TNI, Singgung Munculkan Kekhawatiran hingga Dwifungsi ABRI

Apa itu dwifungsi ABRI?

Dwifungsi ABRI merupakan kebijakan yang mengatur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memiliki dua fungsi, dikutip dari ÓÅÓιú¼Ê.com (31/12/2020).

Dwifungsi ABRI membuat angkatan bersenjata Indonesia memiliki fungsi sebagai kekuatan militer Indonesia dan fungsi sebagai pemegang kekuasaan dan pengatur negara.

Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) berasal dari lembaga angkatan bersenjata gabungan TNI dan Polri yang dibentuk Presiden Soekarno.

Diberitakan Antara (3/12/2024), Soekarno mengeluarkan Tap MPRS Nomor II dan III tahun 1960 yang menyatakan ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara.

Pada 1960-an, ABRI yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian berada dalam satu organisasi departemen pertahanan dan keamanan.

Penyatuan kekuatan ABRI dilakukan guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan peran, serta tidak mudah terpengaruh kepentingan kelompok politik tertentu.

Saat Presiden Soeharto menjabat pada 1968, ABRI mulai terlibat dalam politik sehingga menerapkan dwifungsi ABRI yang digagas oleh A.H. Nasution pada masa Orde Baru.

Konsep ini membuat militer berperan sebagai alat pertahanan keamanan negara sekaligus berpartisipasi dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Namun, TNI dan Polri kembali dipisah pada 1 April 1999. Hal ini sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999.

Dilansir dari ÓÅÓιú¼Ê.com, Minggu (16/3/2025), dwifungsi ABRI benar-benar dihapus pada masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Dwifungsi ABRI dihapus dengan mereformasi TNI. Perubahan itu mulai diberlakukan pada Pemilu 2004 dengan harapan selesai diterapkan pada Pemilu 2009.

Baca juga: Kontras: Ini Masalah dalam Revisi UU TNI yang Perlu Publik Khawatirkan