优游国际

"Dwifungsi militer tidak hanya dimaknai militer melakukan politik praktis tapi mengemban tugas-tugas di luar tugas pokok utamanya. Ini membuat fungsi utama terhambat," lanjutnya.

Sebelum revisi UU TNI disahkan, dia menilai, sudah banyak prajurit aktif TNI yang ditempatkan di luar bidang yang dibolehkan UU TNI. Prajurit ilegal itu perlu evaluasi menyeluruh.

4. Potensi kekerasan dari TNI

Menurut Dimas, TNI juga kerap terlibat bentrok sampai melakukan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat ikut mnegamankan obyek digital dan proyek strategis nasional.

Jika revisi UU TNI disahkan, aksi tersebut berpotensi semakin banyak terjadi di Indonesia.

Menurutnya, pendekatan keamanan yang diterapkan TNI akan semakin merugikan masyarakat karena tidak ada upaya merundingkan kebijakan pemerintah.

"Apabila revisi UU TNI disahkah, ini semakin mengikis nilai demokrasi yang seharusnya berpijak pada supremasi sipil," tegas Dimas.

Baca juga: Apa Alasan Pembahasan Revisi UU TNI Digelar di Hotel Mewah?

Rapat revisi UU TNI tak transparan

Selain isi revisi UU TNI yang bermasalah, KontraS pun menilai cara pemerintah membahasnya tidak transparan.

Saat publik menyoroti revisi UU TNI, pemerintah dan DPR justru menggelar rapat pembahasan aturan tersebut secara tertutup di hotel mewah berbintang lima seperti Fairmont.

Tindakan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang mengaku UU TNI tidak akan disahkan sebelum masa reses Lebaran 2025.

"Langkah ini sebagai bentuk dari rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi yang berdampak luas terhadap tata kelola pertahanan negara," tutur Dimas.

Koalisi Masyarakat Sipil pun menilai tindakan DPR menentang kebijakan efisiensi anggaran  pemerintah yang menghemat belanja negara sampai mengurangi alokasi dana sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan.

Pembahasan revisi UU TNI di hotel mewah jutru diyakini menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar, serta mengkhianati prinsip keadilan dan demokrasi.

"Pembahasan RUU TNI di hotel mewah menunjukkan pemotongan anggaran hanya gimik. Pemerintah Indonesia seperti tidak memiliki rasa malu dan omon-omon belaka," tegas Dimas.

Koalisi tersebut juga mengecam keras pelaksanaan pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan diam-diam di hotel mewah karena minim transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Waktu pembahasannya pun dinilai tidak sesuai karena dilakukan di akhir pekan dan alam waktu yang singkat di akhir masa reses DPR.

"Pemerintah dan DPR harus berhenti untuk terus membohongi dan menyakiti rasa keadilan rakyat Indonesia!" serunya.