优游国际

KOMPAS.com - Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terus menjadi sorotan publik.

Gebrakan-gebrakan yang dilakukannya, meskipun mendapat banyak dukungan, tidak jarang pula menuai kritik tajam dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pengusaha, hingga pejabat negara.

Berikut ini adalah delapan kebijakan Dedi Mulyadi yang dianggap paling mencolok sepanjang masa jabatannya.

Baca juga: Guru SMA di Sukabumi Diduga Lecehkan Siswi, Dedi Mulyadi: Dipecat dan Diproses Hukum

1. Larangan Study Tour Sekolah

Kebijakan larangan study tour dikeluarkan setelah serangkaian kecelakaan bus rombongan pelajar dan banyaknya keluhan orangtua soal biaya yang mahal.

Gubernur Dedi menanggapi hal ini dengan tegas demi keselamatan dan keringanan beban ekonomi keluarga siswa.

Meski demikian, kebijakan ini menuai protes dari pengusaha transportasi dan pariwisata, bahkan mendapat kritik dari Menteri Pendidikan dan Menteri Pariwisata.

2. Pembongkaran Tempat Wisata di Kawasan Puncak

Dedi Mulyadi menindak tegas tempat wisata Hibisc Fantasy di Puncak Bogor karena dianggap menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap banjir di Jabodetabek.

Meski tempat wisata tersebut memiliki izin resmi, Gubernur tetap melakukan pembongkaran. Langkah ini menuai kritik dari Menteri Pariwisata, pengacara Toni RM, dan sejumlah pengamat.

3. Pemberian Uang Kompensasi kepada Pengemudi

Untuk mengurangi kemacetan saat mudik Lebaran 2025, Dedi menertibkan operasional angkutan umum dan delman.

Sebagai gantinya, ia memberikan uang kompensasi kepada para sopir dan kusir yang tidak beroperasi selama musim mudik.

Namun, distribusi uang kompensasi ini sempat memicu konflik karena adanya pemotongan oleh oknum.

4. Pembentukan Satgas Antipremanisme