优游国际

KOMPAS.com - TNI Angkatan Laut (AL) mulai melakukan pembongkaran pagar laut Tangerang pada Sabtu (18/1/2025) pagi.

Padahal kasus pemasangan pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, tersebut masih dalam proses investigasi.

TNI AL sendiri menargetkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer bisa selesai dalam 10 hari.

Baca juga:

Lantas, bagaimana nasib penyidikan pagar laut Tangerang setelah mulai dibongkar?

Pada Sabtu malam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan, proses investigasi terhadap pemasangan pagar laut di Teluknaga, Tangerang, tetap akan berlanjut meskipun telah dilakukan pembongkaran.

"Proses penyidikan terkait kasus ini terus berjalan, termasuk pemanggilan pihak-pihak yang diduga terkait," kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto, sebagaimana dilansir Antara.

Ia menyebut, KKP akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelesaian kasus pembangunan pagar laut di Tangerang itu.

Doni berucap, KKP berkomitmen untuk memastikan semua tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan ruang laut dilakukan sesuai koridor hukum.

"Sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, pagar laut di Tangerang, statusnya disegel oleh KKP sebagai barang bukti dalam proses penyidikan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya," ucapnya.

Baca juga:

KKP tak dilibatkan TNI AL dalam pembongkaran pagar laut Tangerang

Lebih lanjut, kata dia, KKP memahami dan menghormati kerja sama yang erat antara berbagai instansi dalam menjaga sumber daya laut Indonesia, termasuk dengan TNI AL.

"Kami juga mengapresiasi peran aktif TNI Angkatan Laut dalam mendukung kepentingan nasional di sektor kelautan dan perikanan," jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya menyayangkan pembongkaran pagar laut tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan KKP, yang berpotensi mengaburkan proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami berharap seluruh pihak terkait, dapat memperkuat koordinasi ke depan untuk memastikan setiap langkah yang diambil tidak hanya mendukung kepentingan bersama, tetapi juga sejalan dengan aturan hukum yang berlaku," ucapnya.

Ia menambahkan, KKP tetap berkomitmen menjaga sinergi dengan TNI AL dan semua pemangku kepentingan lainnya demi menjaga kedaulatan laut Indonesia dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

"Berbekal komunikasi dan kerja sama yang baik, kami yakin tantangan ini dapat diselesaikan secara efektif untuk kepentingan masyarakat dan negara," jelas Doni.