KOMPAS.com - Transparency International merilis hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) 2023, Selasa (30/1/2024).
Indeks Persepsi Korupsi adalah metode pengukuran yang menunjukkan tindak korupsi di seluruh dunia.
Sebanyak 180 negara tercatat dalam penilaian tersebut. Masing-masing negara dinilai berdasarkan tingkat korupsi di sektor publik, termasuk faktor kemudahan berbisnis, politik, atau hukum.
Hasil penilaian dihitung dengan skala 0-100, yang artinya peringkat 0 menunjukkan paling korup, sedangkan 100 menunjukkan sangat bersih dari tindakan korup.
Lantas, negara mana yang paling korup di dunia? Adakah Indonesia?
Baca juga: Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemenaker 2012, Ini 3 Hal yang Perlu Diketahui
Mengacu pada laporan Transparency International, berikut negara paling korup di dunia pada 2023:
Sementara itu, negara paling bersih dari korupsi pada 2023 adalah Denmark. Indeks Persepsi Korupsi Denmark mencapai nilai tertinggi, yakni 90 dari 100.
Di jajaran negara-negara Asia Tenggara, Singapura menjadi satu-satunya negara paling tidak korup, yang menduduki peringat kelima terbersih dari korupsi di dunia.
Baca juga: 10 Negara Paling Tidak Korup di Dunia, Ada dari Asia Tenggara
Mengacu pada Transparency International, nilai atau skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah 34 dari 100.
Skor tersebut membuat Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara yang ditakar kadar korupsinya.
Jika dibandingkan pada 2022, skor tersebut tidak mengalami perubahan. Namun, secara peringkat, Indonesia turun 5 peringkat, dari 110 menjadi 115.
Capaian skor IPK Indonesia tercatat paling cemerlang adalah 40 pada 2019 lalu. Setelah itu, skor korupsi Indonesia terjun bebas menjadi 34 pada 2022 dan 2023.
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko mengatakan, turunnya ranking Indonesia di jajaran negara paling korup di dunia menandakan bahwa demokrasi di Tanah Air berjalan mundur.
"Langkah mundur ini serentak dengan rendahnya pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM. Padahal, tanpa penegakan korupsi yang mumpuni, perlindungan HAM tidak akan diraih," jelas dia, dilansir dari rilis resmi yang diterima 优游国际.com, Selasa (30/12024).
Di sisi lain, stagnasi skor CPI Indonesia pada 2023 menunjukkan praktik pemberantasan korupsi cenderung berjalan lambat, bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan dari para pemangku kepentingan.
Hal itu semakin nyata dan terkonfirmasi sejak pelemahan KPK, perubahan UU MK, dan munculnya berbagai regulasi yang tidak memperhatikan nilai-nilai integritas, serta tutup mata terhadap berbagai praktik konflik kepentingan.
Capaian skor indeks korupsi Indonesia juga menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade mengalami kegagalan dalam memberantas korupsi di Tanah Air.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita 优游国际.com WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.