优游国际

Menyelamatkan RRI dan TVRI

Pemotongan anggaran ini berimbas langsung pada operasional, produksi konten, serta daya saing mereka dalam lanskap media yang semakin kompetitif.

Seperti yang disampaikan oleh Juru Bicara RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, efisiensi anggaran di RRI mencapai hampir sepertiga dari pagu anggaran 2025.

Padahal, sebagai media publik, LPP seharusnya mendapat perhatian khusus dalam transformasi kelembagaan dan pendanaannya.

Direktur Utama TVRI mencatat, BBC memiliki anggaran Rp 90 triliun setahun dan NHK Rp 70 triliun sehingga bisa membuat program televisi berkualitas dan mendunia. Jumlah anggaran TVRI dan RRI jika digabung tak sampai 3 persen dari BBC (优游国际.id, 22/1/2025).

Sebagai informasi, RRI menghadapi pemangkasan anggaran sebesar Rp 300 miliar dari total anggaran Rp 1,7 triliun untuk tahun 2025.

Sedangkan anggaranTVRI diefisiensikan sebanyak 48 persen atau sebesar Rp 732,29 miliar, dari anggaran semula yang capai Rp 1,52 triliun.

Dampak dari kebijakan ini telah menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi ribuan pegawai kontrak di berbagai daerah.

Menurut catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), lebih dari 1.000 kontributor RRI dan TVRI terkena PHK. Kebijakan ini semakin memperburuk kondisi ketenagakerjaan di sektor media Indonesia.

Di media sosial, beredar video bernuansa getir dari penyiar RRI Ternate dan kontributor TVRI Yogyakarta yang kehilangan pekerjaannya.

Dalam salah satu video, penyiar RRI terlihat tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan ironi di balik kebijakan makan gratis bagi anak-anak, sementara banyak orangtua kehilangan pekerjaan akibat pemangkasan anggaran.

Selain itu, sejumlah pemancar AM dan FM dinonaktifkan sementara, dan pendengar RRI Pro 4 di beberapa daerah dialihkan ke kanal streaming RRI Digital.

Di tengah tren digitalisasi, transisi ini seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat kehadiran LPP dalam ruang digital. Namun, tanpa strategi yang jelas, perubahan ini justru berisiko memperlemah peran LPP di masyarakat.

Senjakala LPP

Sejak era 1990-an, para ahli telah memperingatkan bahwa digitalisasi akan mengubah perilaku audiens secara drastis.

Elihu Katz menyoroti bagaimana masyarakat yang sebelumnya terintegrasi melalui siaran televisi dan radio kini semakin terfragmentasi oleh banyaknya pilihan media digital.

Menurut Tambini (2015), beberapa negara berhasil menghadapi perubahan ini dengan reformasi kebijakan yang mendukung digitalisasi.

Sementara negara lain mengalami kemunduran akibat penurunan jumlah penonton dan meningkatnya ketergantungan pada dukungan politik.

LPP di berbagai belahan dunia pernah mengalami era keemasan pada 1960-1980-an, ketika masyarakat masih sangat bergantung pada siaran televisi dan radio karena terbatasnya pilihan media.

Namun, sejak akhir 1990-an, LPP menghadapi tantangan besar akibat digitalisasi yang mengubah model bisnis media dan menuntut inovasi untuk tetap relevan.

Di beberapa negara, seperti Swedia dan Inggris, LPP mampu mempertahankan posisinya dengan mendiversifikasi konten dan memperkuat kehadiran digital.

Sebaliknya, di negara-negara seperti Turkiye, penurunan pendanaan membuat LPP semakin bergantung pada intervensi politik. Jika tidak ada solusi strategis, maka TVRI dan RRI berisiko mengalami nasib serupa.

Tren penggunaan platform streaming dan media sosial juga membuat LPP harus segera beradaptasi agar tetap relevan bagi generasi muda.

Penyebaran layanan streaming seperti Spotify dan Apple Music telah mengubah pola konsumsi media, menyebabkan penurunan jumlah pendengar radio konvensional.

Tren podcast yang semakin populer juga menjadi tantangan bagi RRI, yang kini harus bersaing dengan konten audio on-demand yang lebih fleksibel.

Model pendanaan LPP

Salah satu kendala utama yang dihadapi LPP adalah ketidakpastian dalam model pendanaan. Berbeda dengan BBC di Inggris atau NHK di Jepang yang mendapatkan dana dari lisensi publik, LPP Indonesia masih bergantung pada APBN yang dapat berubah setiap tahun.

Ketidakstabilan ini membuat perencanaan jangka panjang sulit dilakukan dan meningkatkan risiko intervensi politik terhadap kebijakan editorial.

Dari segi regulasi, aturan yang ada masih membatasi fleksibilitas LPP dalam mengembangkan model bisnis yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Upaya monetisasi melalui iklan, misalnya, masih terbentur regulasi yang mengharuskan TVRI dan RRI tetap mengutamakan layanan publik tanpa orientasi profit.

Keterbatasan anggaran ini berdampak pada inovasi dan produksi konten, menyebabkan LPP semakin tertinggal dibandingkan media swasta dan digital.

Beberapa negara telah mencoba model pendanaan alternatif untuk mengatasi tantangan ini. Model pendanaan tradisional, seperti pendanaan publik dan iklan, masih menjadi sumber utama bagi banyak LPP, terutama di negara-negara Eropa.

Pendanaan ini bisa berasal dari iuran lisensi, hibah langsung dari pemerintah, atau kombinasi keduanya. Namun, model ini semakin mendapat tekanan akibat oposisi politik dan keterbatasan ekonomi.

Sementara itu, pendapatan dari iklan yang sebelumnya menjadi sumber signifikan bagi LPP mengalami penurunan drastis akibat dominasi platform online yang lebih menarik bagi pengiklan.

Hal ini mendorong LPP untuk mencari mekanisme pendanaan alternatif yang lebih berkelanjutan.

Beberapa negara juga menerapkan model hybrid yang mengombinasikan pendanaan publik dan swasta.

Jerman, misalnya, mengombinasikan dana publik dengan pendapatan komersial untuk menjaga keseimbangan antara independensi editorial dan keberlanjutan keuangan.

Italia mengusulkan reformasi yang memungkinkan warga mengalokasikan sebagian dari iuran lisensi mereka untuk program tertentu, guna meningkatkan keterlibatan publik.

Di Lituania, pendanaan LPP dikaitkan dengan pendapatan negara dan pemerintah daerah, meskipun masih menjadi salah satu yang terendah di Uni Eropa, menunjukkan perlunya kerangka finansial yang lebih kuat.

Sementara itu, di Afrika Selatan, South African Broadcasting Corporation (SABC) menghadapi tantangan keberlanjutan finansial akibat tata kelola internal dan pengelolaan sumber daya yang kurang efektif.

Reformasi LPP

Regulasi perlu diperbarui agar memberikan keleluasaan bagi LPP dalam mengembangkan model bisnis yang lebih adaptif tanpa melanggar prinsip media publik. Salah satu langkah utama adalah mempercepat digitalisasi.

LPP harus mengembangkan platform streaming sendiri agar dapat bersaing dengan layanan Over-the-Top (OTT) seperti YouTube dan Netflix.

Di bidang radio, RRI telah menunjukkan inisiatif dengan mengembangkan RRIPlay, yang meraih beberapa penghargaan internasional.

Namun, digitalisasi tidak hanya berarti mendistribusikan konten melalui platform digital, tetapi juga meningkatkan kualitas produksi agar lebih menarik bagi audiens digital.

Dari sisi kelembagaan, penyatuan TVRI dan RRI lewat RUU RTRI dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi manajerial, mempercepat digitalisasi, dan mengoptimalkan sumber daya.

Dengan menggabungkan kedua institusi ini menjadi satu entitas penyiaran publik yang lebih modern, LPP dapat memperkuat daya saingnya di era digital.

Penyatuan ini juga dapat mengurangi duplikasi dalam struktur manajemen dan produksi konten, memungkinkan alokasi anggaran yang lebih efektif.

Namun, penyatuan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan resistensi dari internal lembaga maupun masyarakat.

Proses transisi harus memastikan bahwa independensi jurnalistik tetap terjaga dan nilai-nilai publik tetap menjadi prinsip utama dalam kebijakan penyiaran.

Transformasi LPP menjadi satu entitas penyiaran yang lebih adaptif dan inovatif dapat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan media publik di Indonesia.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, reformasi pendanaan, percepatan digitalisasi, dan penguatan kapasitas jurnalistik, LPP dapat tetap relevan dan menjalankan fungsinya sebagai penyedia informasi berkualitas yang berorientasi pada kepentingan publik.

Tanpa langkah reformasi yang konkret, LPP berisiko semakin kehilangan relevansinya dan tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai media publik independen.

Pemerintah dan pemangku kepentingan harus segera mengambil tindakan untuk memastikan keberlanjutan LPP sebagai media yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar alat propaganda negara.