优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengingatkan Pemerintah untuk memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki slip gaji agar mendapatkan kuota rumah subsidi.

Menurut Ketua Umum (Ketum) Himperra Ari Tri Priyono, kuota rumah subsidi nasional tidak terbatas oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) manapun.

“Tidak terbatas harus nakes (tenaga kesehatan), harus pegawai, mana-mana, tapi seluruhnya bahkan yang tidak punya slip gaji, semua punya hak untuk mendapatkan rumah MBR atau rumah FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan),” katanya saat ditemui 优游国际.com di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Baca juga: Tanggapan Bos Tapera Soal Polemik Rumah Subsidi buat Wartawan

Namun demikian, dia menyambut baik kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp 12 juta untuk lajang, dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah.

“Bukan hanya yang bergaji Rp 12-14 juta ya, tapi dari 3 juta sampai 13-14 juta. Itu sangat membantu,” tambah Ari.

Dia kembali menegaskan, ini tidak hanya berlaku bagi MBR yang penghasilan Rp 12 juta-Rp 14 juta saja, melainkan juga dibawah itu.

“Jadi, bukan subsidi itu yang berharga dapat subsidi di Rp 13-14 juta, bukan begitu. Tapi dari mulai Rp 3 juta sampai yang bergaji Rp 14 juta masih bisa dapat subsidi ini, sangat baik bahkan,” tandasnya.