优游国际

KOMPAS.com - Bencana banjir yang melanda di sejumlah wilayah Jabodetabek beberapa waktu lalu cukup menyita perhatian pemerintah.

Pasalnya, pasca bencana tersebut, pemerintah merespons dengan mencuatkan berbagai rencana agar banjir terulang kembali.

Karena masih sebatas rencana, patut dinanti keseriusan dan eksekusi nyata dari pemerintah untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat dalam beberapa tahun ke depan.

Dirangkum oleh 优游国际.com, berikut beberapa rencana pemerintah untuk mengatasi banjir di wilayah Jabodetabek:

Tertibkan Obyek Wisata dan Bangunan

Belakangan ini pemerintah cukup agresif menertibkan sejumlah bangunan dan obyek wisata di wilayah Bogor, Jawa Barat.

Obyek wisata dan bangunan itu dianggap melanggar ketentuan lingkungan hingga mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek beberapa waktu lalu.

Setidaknya ada 11 bangunan dan obyek wisata yang telah disegel pemerintah. Bahkan terdapat pula yang sudah dibongkar.

Baca juga: Banjir Melanda, Penataan Ruang Jabodetabekpunjur Jadi Fokus Utama

11 bangunan itu meliputi Pabrik teh atau PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP); PTPN I Regional 2 Gunung Mas; Hibisc Fantasy; Eiger Adventure Land; Vila Forest Hill; Vila Sifor Afrika; Vila Cemara; Vila Pinus; Gunung Geulis Country Club; Summarecon Bogor; serta Bobocabin Puncak.

Di samping itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga banyak menertibkan bangunan-bangunan yang berdiri di sempadan sungai.

Namun demikian, upaya-upaya ini diklaim pemerintah masih akan terus berlanjut, sehingga masih akan ada penertiban bangunan-bangunan lainnya.

Terbitkan HPL di Sempadan Sungai

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid akan menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan sempadan sungai Jawa Barat.

Hal itu dianggap menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pembangunan bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan meminimalisir risiko banjir serta erosi tanah.

"Tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai, itu kita tetapkan nanti menjadi tanah negara," terang Nusron usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Terkait Evaluasi Tata Ruang Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Balai Kota Depok, Selasa (11/3/2025).

Dengan diterbitkannya Sertifikat HPL tersebut, menurut Nusron secara otomatis tanah yang ada di sempadan sungai telah menjadi aset negara, sehingga bisa dilakukan pengelolaan ekosistemnya.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan pada Senin (17/03/2025), Nusron juga menjelaskan terdapat dua skema penertiban bidang tanah di sempadan sungai.

Pertama, bangunan yang tidak memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) akan ditertibkan dengan pendekatan "manusiawi" dan masyarakat bakal diberikan uang kerahiman.

Sementara bangunan yang memiliki SHM, akan dibebaskan dan diganti rugi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat.

Kemudian, akan diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk tanah yang sudah dibebaskan atas nama Kementerian PU atau Perum Jasa Tirta.

"Kalau sungai itu di bawah BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), maka akan kita terbitkan HPL atas nama PU atau SDA (Ditjen Sumber Daya Air). Kalau itu nanti sungainya itu di bawah pengelolaan Perum Jasa Tirta, akan kita keluarkan hak atas tanah HPL atas nama Jasa Tirta," jelas Nusron.

Kebut Normalisasi Sungai Ciliwung

Pemerintah akan fokus mempercepat pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung.

Dalam rapat koordinasi pada Kamis (13/3/2025), Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Gubernur Jakarta Pramono Anung, sepakat normalisasi Sungai Ciliwung ditargetkan selesai pada tahun 2026.

Dody mengatakan, saat ini normalisasi Sungai Ciliwung telah selesai sepanjang 17,14 km dari total 33,69 km. Sehingga menyisakan pengerjaan sepanjang 16,55 km.

"Kami membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektar dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Ini menjadi prioritas kami dalam waktu dekat," ujarnya dalam keterangan resmi.

Nusron menjelaskan, telah disepakati bersama bahwa pembebasan lahan mencakup kawasan dari Pengadegan hingga Rawajati, dengan total area sekitar 11 hektar atau sepanjang 16 km.

"Tanah yang akan dibebaskan dan dibeli oleh Pemda DKI dari masyarakat akan digunakan untuk pelebaran sungai, guna menambah kapasitas daya tampung air," terangnya.

Baca juga: Cerita Korban Banjir Bekasi, Rumah Masih Baru Terendam Air 3 Meter

Nusron menyebut bahwa penetapan lokasi (Penlok) diperkirakan akan selesai pada akhir Maret 2025. Setelah itu, pembebasan lahan ditargetkan akan selesai pada akhir Mei 2025.

"Dengan target tersebut, kami berharap pada awal Juni (2025) pembangunan sudah bisa dimulai karena lahan sudah clean and clear," tandas Menteri ATR/Kepala BPN itu.

Dody pun akan memastikan segala aspek teknis dan anggaran telah siap, sehingga setelah lahan dibebaskan, pengerjaan dapat langsung dilakukan tanpa hambatan.

Sementara itu, Pramono menambahkan, dalam pelaksanaan normalisasi Sungai Ciliwung, Pihaknya akan mengedepankan pendekatan yang manusiawi terhadap warga terdampak.

"Normalisasi ini penting untuk Jakarta, tapi kita juga harus memastikan masyarakat yang terkena dampaknya mendapatkan solusi yang adil. Pemprov Jakarta bersama pemerintah pusat akan menyiapkan skema relokasi dan kompensasi yang layak," tukasnya.

Tuntaskan Tanggul Sungai Ciliwung

Kementerian PU akan melanjutkan pembangunan Tanggul Sungai Ciliwung di DKI Jakarta. Ini merupakan bagian dari normalisasi Sungai Ciliwung.

Total panjang proyek Tanggul Sungai Ciliwung adalah 33,69 kilometer yang saat ini telah selesai sepanjang 17,14 kilometer. Sehingga sisa pekerjaan adalah sepanjang 16,55 kilometer.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun untuk melanjutkan proyek tersebut.

Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah melaksanakan pembebasan lahan untuk tanggul yang ditempati oleh masyarakat.

"Masyarakat masih bangun rumah-rumahnya di situ, jadi kan harus dibebasin dulu," ujar Diana saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (17/03/2025).

Rampungkan Tanggul Sungai Bekasi

Kementerian PU menyebut melanjutkan pembangunan tanggul di Bekasi, Jawa Barat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Lilik Retno Cahyadiningsih mengatakan, proyek itu masih dalam tahap pembebasan lahan oleh pemerintah daerah dengan target menunjukkan progres signifikan pada Oktober 2025.

Ada pun kebutuhan anggaran untuk pembangunan tersebut adalah sekitar Rp 1,1 triliun.

"Tersisa 400 bidang tanah di Bekasi yang belum dibebaskan," ungkapnya saat ditemui di Jembatan Kemang Pratama, Bekasi, Kamis (06/03/2025).

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk proyek Tanggul Kali Bekasi adalah Rp 3,6 triliun sepanjang 19,4 kilometer.

"Bulan April kita bisa melakukan penlok (penetapan lokasi) selesai dan akhir Mei kita juga bisa melakukan pembebasan lahannya, sehingga Juni kita bisa menindaklanjuti untuk pembangunan tanggul-tanggul di seluruh panjang Kali Bekasi," ujar Diana dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (17/03/2025).

Bangun 8 Kolam Retensi

Kementerian PU berencana akan membuat 8 kolam retensi di tiga sungai yakni Cikeas, Cileungsi, maupun Bekasi.

Ini bertujuan agar banjir di Bekasi, Jawa Barat, tak kembali terulang.

Dirjen SDA Kementerian PU Lilik Retno Cahyadiningsih membenarkan hal tersebut saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

“Kemudian tadi yang Bekasi memang jangka panjang ya, kita akan membuat satu polder ya, kolam retensi,” ungkap Lilik.

Namun demikian, pembangunan kolam retensi ini belum masuk dalam pendanaan Ditjen SDA Kementerian PU.

Baca juga: Dedi Bantah Banjir Jabar karena Hujan Ekstrem, Ini Tiga Biang Keroknya

Revitalisasi Situ

Selain penertiban bangunan di sempadan sungai, juga akan dilakukan revitalisasi situ yang punah dan telah diklaim sebagai tanah timbul. Tercatat ada 32 situ di kawasan Bekasi dan Bogor yang sudah punah.

"Kemudian poin ketiga yang akan kita lakukan adalah revitalisasi irigasi dan bendungan," kata Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan pada Senin (17/03/2025).