优游国际

HANOI, KOMPAS.com — Pemerintah Vietnam mempercepat upaya menjalin Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) baru sambil memaksimalkan manfaat dari 17 FTA yang telah dimilikinya.

Hal itu dilakukan guna melindungi perekonomiannya yang sangat bergantung pada ekspor dari ancaman tarif tinggi Amerika Serikat (AS).

Dalam sebuah arahan resmi yang dirilis Selasa (22/4/2025) malam, Perdana Menteri Pham Minh Chinh meminta Kementerian Perdagangan untuk segera menyelesaikan atau memulai negosiasi FTA dengan sejumlah negara seperti India, Brasil, Pakistan, Mesir, serta kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, Asia Tengah, dan Eropa Timur.

Baca juga: China-Vietnam Teken Puluhan Kerja Sama di Tengah Tekanan Tarif Impor AS

Langkah ini diambil sebagai respons atas pemberlakukan tarif “resiprokal” sebesar 46 persen terhadap produk Vietnam oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Meskipun saat ini penerapan tarif tersebut masih ditunda hingga Juli, jika diberlakukan, kebijakan ini bisa mengguncang model pertumbuhan ekonomi Vietnam yang mengandalkan ekspor ke pasar AS serta investasi besar dari pabrik asing.

Sejauh ini, Vietnam telah menandatangani 17 perjanjian perdagangan bebas, termasuk Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta perjanjian dengan Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.

Namun, Vietnam belum memiliki FTA langsung dengan AS, mitra dagang utamanya.

Untuk mengatasi ancaman tarif AS, pemerintah juga telah menginstruksikan pejabat terkait agar menindak tegas penipuan perdagangan dan praktik pemalsuan, yang menjadi perhatian utama Washington.

Target Pertumbuhan Ekonomi Tetap 8 Persen

PM Chinh menegaskan bahwa meski kondisi global penuh tantangan, Vietnam tetap menargetkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) minimal 8 persen tahun ini.

Baca juga: Demi Redam Tekanan Tarif Trump, Vietnam Perketat Perdagangan dengan China

Ia menyebutkan beberapa langkah tambahan untuk mencapai target tersebut, termasuk pembangunan infrastruktur besar-besaran, mendorong konsumsi domestik, dan memperkuat investasi dalam transformasi digital serta teknologi.

"Sejak awal tahun 2025, situasi dunia menunjukkan perkembangan baru yang kompleks dan sulit diprediksi, dengan meningkatnya persaingan strategis antarnegara besar, meluasnya perang dagang, dan prospek ekonomi global yang menurun," tulis arahan tersebut.

Bank sentral juga diminta memastikan ketersediaan dana yang cukup guna mendukung pertumbuhan ekonomi, sembari menjaga stabilitas pasar valuta asing, emas, dan sistem perbankan.

Selain itu, bank sentral diminta memperluas akses kredit pemilikan rumah bagi warga di bawah usia 35 tahun dan memberikan pinjaman lunak kepada perusahaan yang terdampak tarif AS.

Pemerintah juga mengarahkan kementerian terkait untuk mendorong platform e-commerce agar memberikan insentif pembelian produk lokal dan mempermudah distribusi barang hingga ke wilayah terpencil.

Dengan pendekatan multi-strategis ini, Vietnam berusaha menjaga momentum pertumbuhan dan ketahanan ekonominya di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Baca juga: Demi Tunda Tarif Trump, Vietnam Janji Beli Lebih Banyak Produk AS