优游国际

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Presiden AS Joe Biden pada Senin (5/9/2022) mendapat pertanyaan dari seorang reporter mengenai apakah dirinya akan memasukkan Rusia ke dalam daftar hitam sebagai negara teroris.

Dalam kesempatan itu, Biden menjawab tidak.

Sementara itu, Pemerintahan Joe Biden pada Selasa (6/9/2022) menilai akan kontraproduktif untuk mengecap negara Rusia sebagai "sponsor negara terorisme".

Baca juga: Trump Sebut Biden Sebagai Musuh Negara, Ini yang Dikatakan

Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan penandaan terorisme bukan jalan yang paling efektif atau terkuat ke depan untuk meminta pertanggungjawaban Rusia.

Dia mengatakan penandaan itu justru akan menghambat pengiriman bantuan ke bagian-bagian Ukraina yang dilanda perang.

Selain itu, hal tersebut juga malah bisa mencegah kelompok bantuan dan perusahaan berpartisipasi dalam kesepakatan yang ditengahi oleh PBB dan Turkiye untuk mengirimkan gandum yang sangat dibutuhkan dari pelabuhan-pelabuhan yang diblokade Ukraina.

"Itu juga akan melemahkan (koalisi) multilateral kami yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah sangat efektif untuk meminta pertanggungjawaban Putin dan juga dapat merusak kemampuan kami untuk mendukung Ukraina dalam negosiasi,” kata dia kepada wartawan, dikutip dari Kantor berita AFP.

Sebuah label "negara sponsor terorisme" oleh Amerika Serikat dianggap bisa memiliki konsekuensi luas, dengan banyak bisnis dan bank tidak mau menanggung risiko tindakan hukum oleh jaksa AS.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya telah meminta kepada Barat untuk melabeli Rusia secara resmi sebagai negara teroris menyusul serangkaian serangan yang menewaskan warga sipil, terutama serangan di sebuah pusat perbelanjaan di Kremenchuk pada Juni yang menewaskan sedikitnya 18 orang.

Baca juga:

• Biden Sebut Trump Ancam Demokrasi AS dan Sebar Ideologi Ekstrem
• Biden Umumkan Status Darurat akibat Krisis Air Parah di Kota Mississippi AS
• Biden Berencana Minta Kongres Setujui Penjualan Senjata ke Taiwan

Ditanya tentang keputusan Biden untuk tidak mengecap Rusia sebagai negara tertoris, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kurangnya penandaan sekarang tidak berarti bahwa itu tidak akan pernah bisa dibuat.

"Kami berterima kasih kepada AS atas semua yang terus mereka lakukan untuk Ukraina, tetapi pada masalah khusus ini, kami tidak akan mundur dan akan terus bersikeras pada posisi kami, karena itu akan menjadi keputusan yang tepat," katanya.