优游国际

KOMPAS.com - Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam.

Dikutip dari BBC, Selasa (3/12/2024), darurat militer umumnya berlaku ketika otoritas sipil dianggap tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Penerapan darurat militer dapat menimbulkan dampak hukum, seperti penangguhan hak-hak sipil dan perpanjangan hukum militer.

Secara teori, darurat militer ini bersifat sementara. Namun, pemberlakuannya dapat berlanjut tanpa batas waktu.

Lantas, mengapa Yoon Suk Yeol umumkan darurat militer di Korsel?

Baca juga: Korea Selatan Diprediksi Jadi Negara Pertama yang Hilang dari Muka Bumi, Kok Bisa?

Mengapa Presiden Korsel berlakukan darurat militer?

Dalam pidatonya, Yoon Suk Yeol mengatakan, darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional.

“Saya akan memberantas kekuatan anti-negara secepat mungkin dan menormalkan negara,” katanya dilansir dari AP News, Selasa (3/12/2024).

Ia juga meminta kepada warga untuk percaya kepadanya dan bisa menoleransi beberapa ketidaknyamanan akibat darurat militer itu.

Meski demikian, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus dari Korea Utara yang dimaksud.

Konstitusi Korea Selatan menyatakan, presiden yang juga panglima tertinggi angkatan bersenjata, dapat mengumumkan darurat militer pada saat perang, konflik bersenjata, atau keadaan darurat nasional yang serupa.

Baca juga: Kisah Pria Korea yang Jadi Tentara di 3 Negara Saat Perang Dunia 2

Mengapa Yoon merasa tertekan?

Yoon terpilih menjadi presiden pada Mei 2022 sebagai seorang konservatif garis keras.

Namun, ketika oposisi menang telak dalam pemilihan umum April 2024, ia telah menjadi presiden yang tidak berdaya.

Pemerintahannya tidak mampu meloloskan rancangan undang-undang yang mereka inginkan dan terpaksa memveto rancangan undang-undang yang disahkan oleh oposisi liberal.

Ia juga mengalami penurunan dalam tingkat persetujuan, berkisar pada angaka terendah 17 persen karena terseret beberapa skandal korupsi tahun ini.

Bulan lalu, Yoon dipaksa menyampaikan permintaan maaf di TV nasional, dengan mengatakan bahwa ia sedang mendirikan kantor yang mengawasi tugas Ibu Negara. Namun, ia menolak penyelidikan lebih lanjut.