优游国际

KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons pernyataan Mahfud MD yang ingin mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam).

Keinginan mundur sebagai Menko Polhukam tersebut diutarakan Mahfud dalam acara Tabrak Prof! yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Calon wakil presiden nomor urut 3 ini mengatakan, niatannya mundur dari kabinet bisa jadi contoh kandidat lain yang menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya untuk berkampanye.

Ia menyatakan bakal meninggalkan jabatan sebagai Menko Polhukam pada saat yang tepat dan secara baik-baik.

"Tinggal tunggu momentum karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," ujar Mahfud dikutip dari , Selasa.

Lantas, bagaimana respons Jokowi dan Ma'ruf Amin menanggapi keinginan Mahfud MD untuk mundur sebagai Menko Polhuman di kabinet mereka?

Baca juga: Nama Mahfud MD Sempat Tidak Bisa Dicari di X, Ini Kemungkinan Penyebabnya

Respons Jokowi

Presiden Joko Widodo mengatakan, keputusan mundur dari kabinet adalah hak Mahfud MD.

"Ya itu hak dan saya sangat menghargai," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dikutip dari , Rabu (25/1/2024)l

Ketika disinggung soal menteri yang ikut kontestasi Pemilihan Presiden diminta untuk mundur, Jokowi meminta merujuk ke aturan.

"Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu," tandas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Baca juga: Rencana Mundurnya Mahfud Dinilai Jadi Pukulan Telak bagi Jokowi, Ini Alasannya

Respons Ma'ruf Amin

Sementara itu, Ma'ruf Amin mengatakan, mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam tidak akan mengganggu kinerja kabinet.

Ia menyampaikan, Jokowi akan menunjuk pelaksana tugas atau menteri definitif untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Mahfud.

Meski begitu, Ma'ruf mengaku tidak ingin mencampuri urusan mengenai sosok yang akan menggantikan Mahfud jika mengundurkan diri.

Ma'ruf menegaskan bahwa pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.

"Tentu pasti akan dijabat atau ditunjuk menteri yang definitif yang tahu persis persoalan yang terkait dengan polhukam. Karena itu saya kira tidak akan terlalu mengganggu," ujar Ma'ruf di Semarang dikutip dari , Jumat (26/1/2024).