优游国际

"Dan karena dia memiliki kemampuan ekonomi dan fasilitas, maka dia (masyarakat menengah ke atas) merasa punya kesanggupan untuk mudik," ungkap dia.

Selain memiliki kesanggupan seperti disebutkan di atas, Chusairi mengatakan bahwa masyarakat kelas menengah ke atas memiliki pola sosial yang sudah paham dan menerapkan protokol kesehatan.

Dia mencontohkan, keluarga yang ada di kampung halaman juga sadar bagaimana mencegah penularan virus seperti menghindari kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.

"Dan sebenarnya mereka mungkin merasa bisa mengelola dirinya supaya tidak menimbulkan masalah secara kesehatan," ungkapnya.

Anjuran dari pemerintah ini memang baik dan harus dipatuhi. Namun secara realitas, Chusairi berkata, meski ancaman Covid-19 disebut masih sangat tinggi, tapi kalau dilihat di daerah-daerah sebenarnya masyarakat sudah sadar dan menerapkan protokol kesehatan.

"Dugaan saya, nanti kalau memang larangan mudik justru dilakukan dan petugasnya tidak cukup efektif meng-counter, itu pada akhirnya seperti sekarang ini, biasa saja sebenarnya," ujar dia.

"Karena menurut saya, orang-orang yang nekat datang ke daerah adalah orang-orang yang mampu bisa mobilitas. Itu juga diharapkan menggerakkan ekonomi di daerah."

Terlepas dari apakah nekat mudik bisa meningkatkan angka kasus Covid-19, menurut Chusairi, orang yang datang ke daerah kemungkinan besar dilakukan oleh kalangan menengah ke atas yang sudah sadar akan protokol kesehatan dan peduli menjaga dirinya sendiri serta keluarga agar terhindar dari penyakit.

Selain itu, larangan mudik dari pemerintah tetap mampu menekan dan mengurangi laju mobilitas.

Baca juga: 3 Fakta Sains yang Jadi Alasan Larangan Mudik Lebaran 2021

Bagaimana dampaknya?

Chusairi berkata, ketika masyarakat berbondong-bondong mudik tanpa ada larangan dari pemerintah, memang akan mengakibatkan dampak besar.

Sebagai contoh, orang mudik dari Jakarta ke daerah menggunakan bus. Kondisi ini tidak dapat dikontrol apakah bus hanya memuat 50 persen penumpang atau tidak.

"Ketika tidak ada larangan, bisa saja pemilik busnya meloloskan semua (penumpang untuk naik bus)," ungkapnya.

Oleh sebab itu, memang harus ada larangan dan pengetatan mudik.

"Kalau dikontrol seperti sekarang, mungkin memang mengurangi mobilitas. Tapi kalau pun dikontrol seperti sekarang, orang yang memiliki kapasitas untuk mudik tetap mudik. Dugaan saya itu. Kecuali aparat kita tegas melawan (orang yang mudik)."

Pasalnya menurut dia, aparat-aparat yang ada di daerah khususnya kabupaten atau kota cenderung agak kurang ketat dalam mendisiplinkan aturan mudik ini.