优游国际

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut bahwa sebanyak 180 daerah telah menggratiskan biaya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Hal itu disampaikan Ara usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"Kami sudah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, dan sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat Perkada, Peraturan Kepala Daerah untuk PBG itu 0 persen, Rp 0, bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujar Ara.

Baca juga: Ara Kaget Pemkot Tangerang Bisa Urus PBG Cuma 59 Menit

Menurut dia, PBG yang dulunya merupakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) waktu mengurusnya bisa mencapai 45 hari.

"Nah, kita ubah menjadi 10 hari. Contoh kami sudah meninjau, pertama di Kota Tangerang, kedua di Sumedang, ketiga di Jakarta yang kemarin. Kemarin di Jakarta itu bisa sekitar 17 menit, di Sumedang sekitar 1 jam, di Tangerang juga 1 jam," terangnya.

Tak hanya itu, biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga digratiskan.

"Lalu BPHTB biasanya 5 persen, atas arahan Presiden menjadi 0 persen. Jadi tidak bayar gratis, dan itu buat rakyat kecil," imbuhnya.

Dengan demikian menurut Ara, saat ini waktunya untuk rakyat membangun rumah. Karena tidak seperti dulu, kini bebas BPHTB, bebas biaya PBG, dan mempercepat penerbitan PBG maksimal 10 hari.

"Dan jangan salah ya, kalau yang masyarakat berpenghasilan menengah atas, (tetap) bayar. Ini hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kriterinya salah satunya, penghasilannya Rp 8 juta ke bawah," pungkasnya.