优游国际

Baca berita tanpa iklan.

Tito Minta Perkada Gratis BPHTB dan PBG Rumah MBR Tuntas Desember 2024

优游国际.com - 26/11/2024, 10:00 WIB
Muhdany Yusuf Laksono

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Senin (25/11/2024).

Tito pun menargetkan penetapan Perkada tentang pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG, serta percepatan penerbitan PBG, paling lambat bisa selesai dalam satu bulan ke depan atau pada Desember 2024.

"Kami sudah lakukan dialog dengan Ketua Asosiasi Gubernur, Asosiasi Bupati, Wali Kota, DPRD Tingkat Satu, DPRD Wali Kota, DPRD Kabupaten, semua sepakat mendukung," ucapnya dalam konferensi pers.

Baca juga: Nih Kriteria Rumah dan Masyarakat yang Dapat Gratis BPHTB dan PBG

Di dalam unggahan akun Instagram-nya yakni @titokarnavian pada Senin (25/11/2024), Ia menjelaskan bahwa BPHTB dan retribusi PBG ditarik oleh Pemda berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Namun, kedua retribusi ini dapat dibebaskan bagi kepentingan MBR," imbuhnya.


Pembebasan ini merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022, serta Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemudian pada Pasal 33 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2023 ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan Pemda wajib memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.

"Adapun kriteria MBR tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya," tutup Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita 优游国际.com WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan.
Baca berita tanpa iklan.
Komentar
Baca berita tanpa iklan.
Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi 优游国际.com
Network

Copyright 2008 - 2025 优游国际. All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses 优游国际.com
atau