优游国际

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dijalankan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Seperti diketahui, kebijakan Tapera mewajibkan seluruh karyawan dengan gaji di atas UMR untuk menabung setiap bulannya.

Termasuk bagi karyawan yang sudah memiliki rumah tetap membayar iuran untuk membantu yang belum memiliki rumah. Alasannya karena Tapera mengusung asas gotong royong.

Menurut pria akrab disapa Ara itu, anggapan bahwa menabung melalui Tapera ialah menerapkan konsep gotong royong merupakan hal yang kurang tepat.

"Kalau saya, gotong royong bukan kewajiban, tapi dari kesadaran, kemauan sendiri, itu menurut saya," ujarnya dalam Rapat Pembahasan Program 3 Juta Rumah bersama BP Tapera pada Senin (25/11/2024) dikutip dari kanal Youtube Kementerian PKP.

Baca juga: Sejak 2021, Tapera Salurkan KPR Syariah Bagi 2.975 Rumah

Hal itulah yang membuat kebijakan Tapera mendapat penolakan keras dari masyarakat. Konsepnya tabungan namun diwajibkan.

"Saya setuju dengan opini rakyat kalau tabungan tidak boleh wajib, kalau tabungan itu sukarela. Kalau posisi saya Bapak (BP Tapera) tanya, pandangan saya di situ," tandasnya.

Ara menilai, tabungan seharunya bersifat sukarela. Andaikata ingin mewajibkan Tapera, rasanya kurang pas jika memberi nama tabungan.

"Kita juga, Pemerintah kalau salah harus perbaiki, jangan kita ngotot gitu. Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah," terangnya.

Ia pun tak menampik bahwa suatu kebijakan harus sesuai aturan. Namun apabila ada aturan yang kurang tepat bagi kepentingan rakyat dan negara, juga perlu untuk diubah.

"Jadi pikirkan sesuatu yang berguna buat rakyat, negara, dan teman-teman sendiri (BP Tapera). Jadi jangan pikirin usahanya aja, tapi bagi rakyat untungnya apa dengan dana yang dihimpun teman-teman di BP Tapera," tutup Ara.