优游国际

KOMPAS.com - Tugas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk merumahkan jutaan rakyat melalui Program 3 Juta Rumah tampaknya tidak mudah.

Pasalnya, terdapat berbagai masalah dan tantangan di sektor perumahan yang masih menjadi pekerjaan rumah dan harus segera diselesaikan.

Jika tidak demikian, backlog perumahan 9,9 juta dan rumah tidak layak huni 26 juta tak akan terselesaikan dan justru kian membengkak seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Untuk itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengundang para stakeholder perumahan dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah pada Senin (29/10/2024).

Ia menyampaikan sejumlah tantangan di sektor perumahan sekaligus mendengarkan masalah dan masukan dari para stakeholder.

Dirangkum oleh 优游国际.com, berikut sejumlah masalah dan tantangan terjadi di sektor perumahan:

Korupsi dan pungli

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa korupsi dan pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum dari pejabat di pemerintahan, pengusaha, dan sebagainya membuat harga rumah menjadi mahal.

Adanya pungli yang dibebankan kepada pengusaha, tentu akan masuk ke dalam biaya yang perlu dikeluarkan oleh konsumen perumahan.

"Kalau enggak ada pungli lagi kan harusnya (harga rumah) buat konsumennya makin turun," ucapnya.

Baca juga: Konglomerat Aguan Ikut Bangun 3 Juta Rumah, Lokasinya di Tangerang

Menurut dia, selama ini mungkin alasan kenaikan harga rumah karena tingginya harga komoditas tertentu. Namun, di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa 40 persen APBN bocor.

"Kalau paling tidak di kementerian kita bisa buat tidak bocor, artinya harga jual rumah murah enggak? Turun enggak? Ayo bantu saya dong," tandasnya.

Untuk itu, Kementerian PKP juga akan membentuk call center pengaduan untuk mencegah korupsi dan pungli. Sehingga, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk dapat memiliki rumah bisa menjadi murah.

"Bayangkan kalau kita dapat tanah murah atau tanah gratis, efisiensi anggaran, tidak ada korupsi, keterbukaan publik, saya rasa nanti pertama kali di Indonesia harga-harga rumah bisa turun," tuturnya.

Perizinan

Perizinan usaha dinilai telah menjadi permasalahan utama dan darurat bagi sektor properti di Indonesia.

Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang, mengatakan, permasalahan perizinan telah menjadi perhatian serius.