优游国际

Karut-marut Sektor Perumahan, Jalan Terjal Maruarar "Merumahkan" Rakyat

Pasalnya, terdapat berbagai masalah dan tantangan di sektor perumahan yang masih menjadi pekerjaan rumah dan harus segera diselesaikan.

Jika tidak demikian, backlog perumahan 9,9 juta dan rumah tidak layak huni 26 juta tak akan terselesaikan dan justru kian membengkak seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Untuk itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengundang para stakeholder perumahan dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah pada Senin (29/10/2024).

Ia menyampaikan sejumlah tantangan di sektor perumahan sekaligus mendengarkan masalah dan masukan dari para stakeholder.

Korupsi dan pungli

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa korupsi dan pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum dari pejabat di pemerintahan, pengusaha, dan sebagainya membuat harga rumah menjadi mahal.

Adanya pungli yang dibebankan kepada pengusaha, tentu akan masuk ke dalam biaya yang perlu dikeluarkan oleh konsumen perumahan.

"Kalau enggak ada pungli lagi kan harusnya (harga rumah) buat konsumennya makin turun," ucapnya.

Menurut dia, selama ini mungkin alasan kenaikan harga rumah karena tingginya harga komoditas tertentu. Namun, di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa 40 persen APBN bocor.

"Kalau paling tidak di kementerian kita bisa buat tidak bocor, artinya harga jual rumah murah enggak? Turun enggak? Ayo bantu saya dong," tandasnya.

Untuk itu, Kementerian PKP juga akan membentuk call center pengaduan untuk mencegah korupsi dan pungli. Sehingga, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk dapat memiliki rumah bisa menjadi murah.

"Bayangkan kalau kita dapat tanah murah atau tanah gratis, efisiensi anggaran, tidak ada korupsi, keterbukaan publik, saya rasa nanti pertama kali di Indonesia harga-harga rumah bisa turun," tuturnya.

Perizinan

Perizinan usaha dinilai telah menjadi permasalahan utama dan darurat bagi sektor properti di Indonesia.

Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang, mengatakan, permasalahan perizinan telah menjadi perhatian serius.

Sebab, lambatnya proses ini dapat menghambat pengembangan properti di Indonesia, termasuk program 3 juta rumah yang diusung Prabowo.

"Pak Joko Suranto dari REI memberikan informasi ada izin Amdal 1,5 tahun atau 2 tahun. Satgas sangat concern sekali soal perizinan," ujar Bonny.

Sehingga, menurut dia, permasalahan pertama dalam sektor properti bukanlah pembiayaan, melainkan perizinan.

Untuk itu, Satgas Perumahan telah memberikan rekomendasi agar perizinan dipercepat.

"Perizinan kita maksimumkan 14 hari, itu rekomendasi kepada Presiden dan Pak Menteri," pungkasnya.

Enggartiasto Lukita, mantan Ketua Umum REI, menambahkan, perizinan yang lambat ini dampak dari Undang-Undang Otonomi Daerah.

"Undang-Undang Cipta Kerja kita sudah prima, tetapi persoalan pada waktu meng-enter ini tangannya suka kaku," katanya.

Ia mengaku pernah mengusulkan kepada Kementerian Investasi untuk memberikan batas waktu. Misalnya, proses melebihi batas waktu maka perizinan dianggap selesai dan terbit.

"Sebab kalau tidak, maka semua ini akan sia-sia. Ini (perizinan) adalah salah satu biaya yang tinggi yang terpaksa itu dibebankan kepada konsumen," tutupnya.

Persentase pajak besar

Herman Soedarsono, salah satu developer, mengatakan, dari 100 persen alokasi biaya membangun rumah, persentase pajak memberikan kontribusi cukup besar.

"17-20 persen itu di pajak. BPHTB, PPN, PPh. PPN memang FLPP memang tidak, tapi di Jabodetabek kena PPN, padahal itu rumah sederhana," ungkapnya.

Selain pajak, terdapat pula biaya perizinan 7-8 persen. Biaya ini lahir atas dampak dari lambatnya penyelesaian perizinan di Pemerintah.

"7-8 persen ada perizinan, karena perizinan terlambat akhirnya kita bayar bunga," imbuhnya.

Lanjut Herman, dengan komponen pajak 17-20 persen dan perizinan 7-8 persen, maka sisa sekitar 75 persen untuk pembangunan.

Sisa sekitar 75 persen untuk pembangunan itu meliputi lahan 40 persen, dan konstruksi bangunan rumah beserta infrastruktur pendukungnya 35 persen.

"Sisanya itu yang dikerjakan developer," tukasnya.

Ketersediaan material tak merata

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas Jaya) Adriliwan Muhhamad menilai ketersediaan material bangunan di daerah, khususnya perdesaan, juga perlu menjadi perhatian.

Sebab, dari Program 3 Juta Rumah, sebanyak 2 juta di antaranya akan dibangun di perdesaan.

"Material sangat sulit kalau di desa, apalagi kalau kita di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Saya merasakan, kita susah sekali mencari pasir, mencari semen," kata Ander saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta pada Senin (28/10/2024).

Ribuan unit rusun kosong

Ara mengaku menemukan data terkait banyaknya unit rumah susun (rusun) yang telah dibangun Pemerintah tidak berpenghuni alias kosong. Jumlahnya ada ribuan unit.

Salah satu contoh rusun yang belum dimanfaatkan secara maksimal ialah Rusun Pasar Rumput di Jakarta Selatan. Sudah dua tahun berfungsi, tapi masih banyak unit yang kosong.

Salah satu pemicunya karena harga sewa Rp 3,5 juta per bulan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sulit untuk menjangkaunya.

"Ngeri, padahal setiap unit 2 kamar, ada AC, dan kondisinya baik," ujar Ara.

Untuk itu, ia telah meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni Perumda Pasar Jaya selaku pengelola rusun, untuk menurunkan harga sewa rusun menjadi Rp 1,25 juta per bulan.

Selain itu, juga meminta agar 400 korban kebakaran di Manggarai bisa menempati Rusun Pasar Rumput secara gratis hingga satu tahun ke depan.

Selain Rusun Pasar Rumput, politikus Partai Gerindra itu juga menemukan terdapat rusun di Batang yang jumlah penghuninya masih sedikit.

"10 tower, penghuninya baru dua tower, ngeri negara ini," ucapnya.

Kemudian, terdapat rusun di Rancaekek, Bandung, yang telah dibangun oleh Pemerintah juga banyak yang tidak berpenghuni.

"Ada dua tower sudah jadi, tidak dihuni. Bagaimana kita mau urus rakyat dengan kenyataan-kenyataan seperti ini?" katanya.

Dengan adanya fenomena ini, Ara menilai bisa segera membagikan rumah untuk masyakarat yang kurang mampu dan membutuhkan.

"Dengan anggaran terbatas, saya mesti kreatif. Kalau saya bangun dulu baru urus rumah rakyat, saya baru bisa bagi-bagi satu tahun lagi. Tapi dengan begini, mulai minggu depan sudah bisa bagi-bagi," tutupnya.