优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengentasan masalah backlog perumahan di Indonesia dinilai salah konsep.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Jababeka (Persero) Tbk Setyono Djuandi (SD) Darmono dalam media gathering di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

"Barusan lulus sekolah, kerja di Bekasi gajinya Rp 5,8 juta per bulan atau mungkin Rp 10 juta, sanggup enggak disuruh beli rumah yang harganya di Cikarang minimal Rp 500 juta?," ucapnya.

Alih-alih mendorong masyarakat untuk membeli rumah, pendiri perusahaan properti raksasa tanah air ini mengusulkan agar pemerintah membangun pulic housing untuk disewakan.

"Jadi rakyat kita yang masih belum mampu beli rumah, sudah mampu untuk sewa. Jadi yang diperlukan oleh rakyat kita itu adalah Hak Pakai, bukan Hak Milik. Nah pemerintah approach-nya adalah selalu dijual kepada yang belum punya kemampuan," lanjutnya.

Menurut Darmono, public housing harus dibangun oleh pemerintah. Namun, jika swasta diminta untuk membangunnya, maka harus diberikan relaksasi bunga pinjaman bank yang murah.

Baca juga: Gaji Pekerja Dipotong 3 Persen untuk Tapera, Begini Simulasinya

Konsep yang digagasnya ini juga dinilai mampu mendorong industri dalam negeri. Misalnya pemerintah mewajibkan pengembang public housing untuk membeli bahan bangunan mentah dari dalam negeri.

"Kalau ini konsep dijalankan pemerintah, yang saya sudah sampaikan beberapa kali ke bapak menteri (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono), tetapi enggak jalan-jalan, ini harus presiden. Kalau ada kesempatan saya ngomong ke Pak Prabowo. Ini akan membangkitkan ekonomi indonesia, menumbuhkan industri kecil," cetusnya.

Sebagai informasi, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan bahwa angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia menunjukkan penurunan.

Sebelumnya, angka backlog kepemilikan rumah tahun 2020 yaitu sebesar 17,52 persen atau sebanyak 12,75 rumah tangga yang belum memiliki rumah.

"Pada tahun 2023 angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih sebesar 13,56 persen atau sebanyak 9.905.820 rumah tangga (data Susenas 2023)," ujar Iwan dikutip dari laman Ditjen Perumahan, Kamis (2/4/2024).