优游国际

KOMPAS.com - Insiden keracunan massal yang dialami puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat, setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan pertanyaan besar tentang keamanan dan pengawasan program ini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penyebab pasti dari kejadian ini masih dalam proses investigasi.

"Berbagai penyebab terus kami telusuri dengan teliti," ujar Dadan, Rabu (23/4/2025), usai meninjau langsung kondisi anak-anak dan guru yang dirawat di rumah sakit akibat insiden tersebut.

Baca juga:

Berapa Banyak Korban Terdampak?

Menurut Dadan, terdapat total 72 siswa dari dua sekolah yang mengalami gejala keracunan setelah menyantap hidangan MBG. Rinciannya, 52 dari 78 siswa MAN 1 dan 20 dari 167 siswa SMP PGRI 1 Cianjur menunjukkan gejala keracunan.

"Semuanya telah ditangani dengan baik, setiap anak mendapatkan pelayanan dan observasi terbaik dari rumah sakit," tambah Dadan.

Dadan menuturkan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari 2025 dan insiden ini merupakan kejadian pertama yang terjadi di wilayah tersebut.

"Setiap hari SPPG Cianjur memproduksi antara 2.071 hingga 3.470 porsi Makan Bergizi Gratis untuk sembilan sekolah," katanya.

Baca juga:

Apa Langkah Tindak Lanjut dari BGN?

Sebagai langkah cepat, BGN telah menambahkan satu Standar Operasional Prosedur (SOP) baru, yakni pengelolaan sisa makanan tidak lagi dilakukan di sekolah, melainkan dipusatkan di SPPG.

Dadan juga menegaskan bahwa BGN akan memperkuat pengawasan serta memberikan pelatihan tambahan bagi sumber daya manusia di lapangan.

"Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan," ujarnya.

BGN masih menunggu hasil analisis dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jawa Barat.

Baca juga:

Hasil ini diperkirakan keluar dalam 7 hingga 10 hari ke depan. Dadan menegaskan bahwa spekulasi atas penyebab harus dihindari sambil menunggu hasil laboratorium.

Adapun, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta BGN untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Ia menekankan pentingnya pengawasan dari hulu ke hilir demi meminimalisasi risiko.

"Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah," ujar Netty dalam keterangan tertulis.

Ia juga menyoroti bahwa kejadian di Cianjur bukanlah insiden pertama terkait MBG, sehingga evaluasi yang komprehensif sangat dibutuhkan.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "S".