优游国际

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Partai Demokrat mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membatalkan larangan perjalanan yang diusulkan terhadap 43 negara.

Mereka mengecam kebijakan tersebut sebagai langkah yang tidak bertanggung jawab, diskriminatif, dan merugikan ekonomi serta keamanan nasional.

Sebelumnya, Trump memerintahkan kabinetnya untuk menyusun daftar negara yang patut dilarang memasuki AS, dengan batas waktu jatuh pada Kamis mendatang.  

Baca juga: Trump Berencana Larang Warga dari Beberapa Negara Mayoritas Muslim Memasuki AS

Namun, menurut para anggota Demokrat, larangan ini justru dapat membahayakan posisi global AS serta melemahkan hubungan diplomatik dengan sekutu.  

Surat keberatan terhadap larangan perjalanan tersebut ditandatangani oleh lebih dari 30 anggota Demokrat, termasuk Yassamin Ansari dan Brad Schneider.

Dalam surat yang dikirim ke Trump pada Rabu lalu, mereka menyatakan bahwa kebijakan ini ceroboh dan lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada manfaat.  

"Tidak ada urgensi keamanan nasional yang membenarkan pelarangan massal terhadap warga dari begitu banyak negara," tulis mereka, dikutip dari The Independent, Rabu (19/3/2025).

Mereka menambahkan, "Kewarganegaraan tidak memiliki korelasi langsung dengan ancaman terhadap keamanan nasional kita.”

Ansari, yang merupakan putri imigran asal Iran, mengungkapkan bahwa larangan perjalanan serupa pada 2017 telah memisahkan banyak keluarga.  

"Beberapa tahun lalu, nenek saya yang merupakan warga negara AS meninggal dunia tanpa pernah bisa bertemu dengan saudara perempuannya lagi," kata Ansari.

"Larangan perjalanan Trump saat itu kejam dan rasis. Kini, larangan baru semakin tidak masuk akal, karena hanya akan merusak ekonomi dan keamanan nasional, serta memberi amunisi bagi kelompok ekstremis,” imbuhnya.

Brad Schneider menambahkan, kebijakan ini merupakan langkah mundur yang berbahaya.

"Dengan menyerah pada isolasi dan kecurigaan yang tidak rasional, kita merugikan negara kita sendiri serta masa depan anak-anak kita," ujarnya.  

Demokrat juga menilai larangan tersebut berpotensi merusak ekonomi AS dengan menurunkan jumlah wisatawan, pekerja asing, serta mahasiswa internasional yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.  

"Kemakmuran negara kita bergantung pada keterbukaan, keamanan, dan kerja sama yang saling menguntungkan, bukan pada isolasi, ketakutan, dan diskriminasi terhadap orang luar," tegas mereka.