优游国际

RIYADH, KOMPAS.com - Arab Saudi akan menjadi tuan rumah bagi para pemimpin beberapa negara Arab dalam sebuah pertemuan pada Kamis (20/2/2025).

Dalam pertemuan puncak itu bakal dibahas mengenai usulan Presiden AS Donald Trump yang ingin mengambil alih Jalur Gaza.

Dikutip dari kantor berita AFP pada Jumat (14/2/2025), para pemimpin Mesir, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab akan menghadiri pertemuan puncak tersebut di Arab Saudi.

Baca juga: 14 Anak Gaza Diterbangkan ke Italia untuk Perawatan, Upaya Roma Promosikan Perdamaian

Setelah itu, para pemimpin akan menghadiri pertemuan Liga Arab di Kairo pada 27 Februari 2025 untuk membahas masalah yang sama.

Sumber lain yang enggan disebutkan namanya mengatakan, Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, juga akan hadir.

Diketahui, Trump memicu kecaman global dengan usulannya agar Amerika Serikat mengambil alih Jalur Gaza.

Bahkan Trump juga ingin memindahkan lebih dari dua juta warga Palestina keluar dari wilayah tersebut, dengan menyebut Mesir atau Yordania sebagai kemungkinan tempat tujuannya.

PM Israel Benjamin Netanyahu sejak itu menyarankan agar Arab Saudi juga dapat menjadi tuan rumah bagi warga Palestina, dalam pernyataan yang menuai kecaman dari dunia Arab, tetapi oleh beberapa media Israel dianggap sebagai lelucon.

Maka dari itu, negara-negara Arab bersatu dalam front persatuan yang langka, marah dengan gagasan menggusur warga Palestina secara massal.

Bagi warga Palestina, setiap penggusuran paksa membangkitkan kenangan akan "Nakba", atau bencana penggusuran massal leluhur mereka selama pembentukan Israel pada 1948.

Namun Trump mengancam akan memutus jalur bantuan penting bagi sekutu lama Yordania dan Mesir jika mereka menolak untuk ikut serta.

Baca juga:

Yordania telah menjadi rumah bagi lebih dari dua juta pengungsi Palestina. Atau lebih dari separuh populasi negara itu yang berjumlah 11 juta orang berasal dari Palestina.

Sementara itu, Mesir mengajukan usulannya sendiri untuk membangun kembali Gaza di bawah kerangka kerja yang akan memungkinkan warga Palestina untuk tetap tinggal di wilayah tersebut.