优游国际

NEW YORK, KOMPAS.com - Korea Utara menuding badan nuklir PBB sebagai boneka negara Barat, setelah muncul laporan senjata nuklir mereka melanggar perjanjian internasional.

Setelah meninggalkan Perjanjian Pelucutan Senjata di 2003, Pyongyang secara bertahap terus membangun senjata pemusnah massal mereka.

Baca juga: Terus Cekcok dengan China, Mungkinkah Taiwan Butuh Senjata Nuklir?

Pengembangan itu makin masif sejak Kim Jong Un menjadi pemimpin tertinggi pada 2011, di mana dia bahkan mengujicobakan bom hidrogen (termonuklir) di 2017.

Karena masifnya uji coba senjata nuklir dan program rudal balistik mereka, Korea Utara dihantam berbagai sanksi internasional.

Badan Nuklir Dunia atau IAEA, yang pengawasnya tak boleh masuk Korea Utara, pada Rabu (11/11/2020) merilis laporan bahwa stok atom negara itu "sangat disayangkan".

Dalam laporan kepada Dewan Keamanan PBB, Kepala IAEA Rafael Mariano menyebut aktivitas Korut menyebabkan sejumlah konsekuensi serius.

Duta Besar Korut tak terima dengan laporan, dan dalam forum yang sama mengemukakan bahwa laporan yang dibuat IAEA "sangat menyimpang".

"IAEA tak lebih dari alat politik yang dipakai oleh negara Barat untuk menyerang kami," kata Duta Besar Kim Song dalam pernyataanya dikutip AFP Kamis (12/11/2020).

Kim menuturkan, dia menganalogikan badan nuklir dunia itu sebagai boneka yang menari-nari sesuai dengan arahan dari negara penyerang.

Upaya denuklirisasi yang dilakukan Amerika Serikat (AS) buntu sejak kolapsnya pertemuan Kim Jong Un dan Presiden Donald Trump pada Februari tahun lalu.

Negara dengan ideologi Juche itu diyakini terus mengembangkan senjata perusaknya, yang diklaim hanya untuk melindungi rakyatnya, selama perundingan.

Baca juga: Bualan Trump Soal Senjata Nuklir Rahasia AS Diterbitkan dalam Sebuah Buku