优游国际

KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah masih harus menbangun sekitar 147 Sekolah Rakyat pada tahun 2025.

Sebab, saat ini baru 53 bangunan yang siap menjalankan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026 dari total target jumlah sekolah sebesar 200 sekolah.

"Untuk tahun ini direncanakan yang baru kurang lebih di paling tidak mencapai 200 titik. Jadi yang dibangun baru kurang lebih di 140-an," kata Prasetyo dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo mengatakan, 147 sekolah itu bentuknya adalah bangunan baru karena 53 sekolah yang siap menjalankan Sekolah Rakyat telah menggunakan aset Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah daerah.

Baca juga: Soal Sekolah Rakyat, Pakar: Sekolah yang Sudah Ada Mestinya Jadi Prioritas

Dari 53 lokasi itu, lanjut Prasetyo, juga tetap memerlukan beberapa penyesuaian seperti perbaikan dan renovasi.

"Tapi tentunya di situ butuh perbaikan, butuh renovasi, butuh penambahan fasilitas supaya bisa dipakai untuk kegiatan belajar-belajar," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membuka peluang bagi siapa saja kepala daerah yang ingin membangun Sekolah Rakyat.

Namun, harus memenuhi ketentuan bahwa minimal lahan Sekolah Rakyat sebesar 5 hektare.

"Kemensos membuka ruang selebar-lebarnya bagi daerah yang siap untuk mendukung program sekolah rakyat, terutama dari sisi penyediaan lahan minimal 5 hektare," tutur Gus Ipul.

Gus Ipul mempersilakan para kepala daerah mengajukan permohonan ke Kemensos untuk selanjutnya dilakukan asesmen, sesuai surat yang telah dikirimkan oleh Kemensos ke kepala daerah.

Baca juga: Pemerintah Fokus Bangun Sekolah Rakyat, Berapa Anggaran Pembuatannya?

Menurut Gus Ipul, saat ini para kepala daerah dari beragam wilayah sudah mulai mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat.

"Kita berterimakasih gubernur dan bupati/walikota menyambut ini dengan baik, sejak hari ini kami juga telah membuka desk lintas kementerian selama tiga hari untuk melayani proposal dan pertanyaan dari kabupaten/kota terkait Sekolah Rakyat," jelas Gus Ipul.