优游国际

KOMPAS.com - Klasemen Liga Korupsi Indonesia berisikan daftar kasus megakorupsi dengan tingkat kerugian negara terbesar.

Istilah "Klasemen Liga Korupsi Indonesia" ramai dipakai warganet untuk memberikan peringkat terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan pantauan 优游国际.com, terdapat sejumlah kasus korupsi yang terkuak sepanjang Maret 2025 sehingga bisa dimasukkan ke Liga Korupsi Indonesia.

Berikut klasemen Liga Korupsi Indonesia yang berisi deretan kasus megakorupsi di Indonesia.

Baca juga: Peran Yuddy Renaldi, Eks Dirut Bank BJB yang Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Iklan

Klasemen Liga Korupsi Indonesia per Maret 2025

Sepanjang pertengahan Maret 2025, terdapat tiga kasus megakorupsi di Indonesia yang dapat masuk ke klasemen Liga Korupsi Indonesia.

Ketiga kasus tersebut menambah 11 kasus korupsi terbesar di Indonesia yang telah terkuak sebelumnya.

Pemeringkatan klasemen ini dilakukan berdasarkan nilai kerugian negara yang timbul akibat tindak korupsi dalam kasus-kasus tersebut.

Berikut daftar kasus korupsi terbesar di Indonesia dalam Klasemen Liga Korupsi Indonesia berdasarkan besaran kerugian negara yang ditimbulkan

1. Korupsi Pertamina (kerugian negara diperkirakan Rp 968,5 triliun)

Sejumlah pejabat PT Pertamina Patra Niaga terlibat kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Diberitakan 优游国际.com (27/2/2025), Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut korupsi ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun pada 2023.

Namun, kasus itu berlangsung dari 2018-2023 sehingga kerugian negara selama lima tahun bisa mencapai Rp 968,5 triliun atau hampir Rp 1 kuadriliun.

Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka kasus korupsi Pertamina, meliputi enam petinggi dari anak usaha Pertamina serta tiga broker swasta.

2. Kasus korupsi PT Timah (Rp 300 triliun)

Kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk terjadi pada periode 2015-2022.

Kasus ini awalnya menyebabkan kerugian lingkungan Rp 271 triliun. Tapi Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat total kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.

Total 16 orang ditetapkan sebagai tersangka korupsi ini, termasuk petinggi PT Timah TBK. Mereka menjadi tersangka karena membantu mengakomodir pertambangan timah ilegal.