优游国际

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) harus bisa diaudit kapan pun.

Hal ini disampaikannya saat berpidato dalam acara Peluncuran Danantara Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, Senin (24/2/2025).

"Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun," kata Prabowo.

"Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa kita," sambungnya.

Baca juga: Profil Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang Disebut Bakal Jadi CEO Danantara

Prabowo mengaku bangga kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan Danantara Indonesia.

Dia juga meyakini, lembaga ini menjadi tonggak penting menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan.

"Percayalah, Indonesia akan mencapai cita-citanya, kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat," jelas dia.

Dalam peresmian itu, turut hadir Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Baca juga: Daftar 7 BUMN yang Asetnya Bakal Dikelola Danantara

Seperti diketahui, Danantara adalah badan investasi baru untuk mengelola kekayaan negara secara optimal, demi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

Lembaga ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dalam skala besar.

Harapannya, Danantara mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas setidaknya dalam lima tahun mendatang, sehingga kesejahteraan nasional bakal tercapai.

Mengacu Undang-Undang BUMN, jabatan Ketua Dewan Pengawas Danantara dipegang oleh Menteri BUMN Erick Thohir setelah lembaga tersebut resmi dibentuk.

Sementara, anggota Dewan Pengawas nantinya akan berasal dari kalangan pejabat negara atau bisa juga dari pihak lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Dewan Pengawas ini akan mengemban jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.