优游国际

Sri Mulyani akhirnya memilih opsi kenaikan tukin hampir 300 persen. Kenaikan tukin ini, tambah dia, kemudian banyak diaplikasikan oleh birokrasi lainnya.

"Premisnya adalah kalau mereka kerja perutnya belum tenang, memikirkan anaknya sekolah tidak cukup, ya you cannot expect mereka bener," tegas Sri Mulyani.

"Tidak berarti mereka tidak korupsi juga. Makanya kita mengatakan itu adalah necessary condition tapi tidak sufficient. Jadi yang ini diberesin, sambil kita memperbaiki tadi, kinerja, performa, pengawasan, dan yang lain-lain, ya semuanya dikerjakan satu-satu," sambung dia.

Baca juga: Mengintip Gaji dan Tunjangan Pegawai Pajak Kemenkeu

Direspons negatif publik

Sri Mulyani mengakui keputusan menaikkan tukin pegawai Kemenkeu tersebut sempat direspons negatif dari sebagian masyarakat. 

Ia juga mendengar tidak sedikit pihak yang khawatir alokasi dana untuk upah pegawai Kemenkeu bakal membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, dia mengungkapkan, pegawai kementerian terkadang mencari tambahan gaji yang besar dalam bentuk honor, uang rapat, atau pertemuan lain.

Dia menuding, rapat dan perjalanan dinas kemudian dimanfaatkan oknum pegawai untuk mendapat tambahan penghasilan di luar gaji pokok.

"Jadi yang muncul adalah untuk dapat gaji segitu, dia pura-pura bikin apa, kemudian dapat amplop, pura-pura jalan," ungkapnya.

"Birokrat itu, menurut saya, seharusnya decent and respectable. Kalau gajinya normal ya behavior-nya normal. Itu (honor) meng-create basic mentality yang beda sama sekali," tambah Sri Mulyani.

Setelah Sri Mulyani menerapkan kenaikan tukin pegawai Kemenkeu, dia memastikan honor acara-acara yang "dibuat-buat" itu menjadi tidak ada lagi. Pegawai mendapat upah dari bekerja atau tambahan gaji usai bekerja secara lembur.

"Dulu itu yang disebut basic remuneration-nya aja memang belum dibuat. Makanya, Anda tidak bisa expect birokrasi itu bersifat normal," pungkas Sri Mulyani.