优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 93,4 persen dari rata-rata 2.466 truk yang melintas per hari di Tol Jagorawi pada tahun 2024 merupakan truk bermuatan lebih atau over dimension over loading (ODOL).

Kendaraan tersebut tercatat melintasi Tol Jagorawi dengan kecepatan di bawah rata-rata atau melaju sangat lambat karena kelebihan muatan.

Berdasarkan data operasi ODOL yang digelar PT Jasa Marga (Persero) Tbk bersama Kepolisian dan Dinas Perhubungan pada tahun 2020-2024, terjaring sebanyak 7.400 truk yang melanggar aturan lalu lintas dan 34 persen dari total tersebut teridentifikasi ODOL.

Baca juga: Tinjau Pantura Jateng, Dody Soroti Kendaraan ODOL Masih Berkeliaran

"Data Weigh In Motion (WIM) yang Jasa Marga miliki di enam ruas tol, yaitu Ruas Tol Jagorawi, JORR E, Padaleunyi, Semarang, Ngawi Kertosono, dan Surabaya-Gempol, sebanyak 19,3 persen kendaraan dari total 3.074 kendaraan yang melintas per hari juga teridentifikasi kelebihan muatan," ujar Direktur Bisnis Jasa Marga Reza Febriano, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (27/02/2025).

Sementara Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti kendaraan ODOL yang masih berkeliaran di jalan nasional maupun jalan tol.

"Masalah utama yang masih kita hadapi tetap sama, yaitu truk-truk ODOL yang masih berkeliaran di jalan tol dan jalan nasional," katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Ruas Batas Kota Batang-Batas Kabupaten Kendal Km SMG 75+600 di Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (26/02/2025).

Baca juga: Bikin Jalan Rusak, ODOL Tanggung Jawab Lintas Kementerian

Sebelumnya, Dody mengatakan, kesulitan memberantas ODOL yang melintasi jalan nasional lebih besar.

"Kalau di jalan tol gampang, maksudnya tinggal saya minta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) cetak data kendaraan yang melintas. Tapi kalau di jalan nasional enggak berani saya klaim karena enggak ada hitam di atas putih," papar Dody di kantornya, Jakarta, Jumat (21/02/2025).

Identifikasi kendaraan ODOL di jalan nasional biasanya dilakukan menggunakan jembatan timbang. Namun saat ini, banyak jembatan timbang yang sudah tidak aktif.

"Dulu kita bergantung kepada jembatan timbang, tapi sekarang kita lihat kan hampir enggak ada tuh jembatan timbang, sudah tidak aktif," jelas Dody.

Karenanya, pemberantasan ODOL menjadi tanggung jawab lintas kementerian dan lembaga, bukan hanya di Kementerian PU.

"Melarang ODOL 100 persen mungkin juga dalam kondisi sekarang belum bisa, mungkin, saya enggak tahu ya. Itu Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian bisa jawab," kata Dody.