优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan pada tahun 2030 mendatang, Indonesia menargetkan telah memberikan 100 persen air minum layak dan sanitasi kepada masyarakat.

“Kami tengah berupaya mencapai target akses 100 persen air minum layak dan akses 100 persen sanitasi layak di tahun 2030,” ungkap Menteri Dody saat bertemu dengan Utusan Khusus PBB untuk Isu Air, Retno Marsudi di Kantor Kementerian PU, Selasa (26/11/2024).

Salah satu caranya melalui implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dody juga menyampaikan kesiapan Kementerian PU dalam mendukung penanganan isu-isu air melalui pembangunan infrastruktur air untuk meningkatkan ketahanan air, pangan, dan energi, baik pada tingkat nasional maupun global.

Baca juga: Usulkan Inpres Air Bersih dan Limbah, Cara Dody Dukung 3 Juta Rumah

Terlebih sejak kurun waktu tahun 2015 hingga 2024, Kementerian PU telah membangun 53 unit bendungan (dari target 61 bendungan) dan 1.347 embung.

Kemudian 2.002 km pengendali banjir dan pengaman pantai, 1,15 juta hektar pembangunan daerah irigasi, 4,5 juta hektar rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan SPAM 33.275 liter/detik, dan sanitasi bagi 13,2 juta KK.

Retno Marsudi sendiri mengapresiasi peran Kementerian PU dalam memajukan kepemimpinan Indonesia dalam isu air global, terutama setelah keberhasilan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 pada bulan Mei 2024 di Bali.

"Kami siap mendukung langkah-langkah yang dilakukan Kementerian PU untuk meningkatkan akses air bersih, air minum, dan sanitasi,” ujar Retno.

Ia berharap sinergi antar Kementerian PU dan PBB dapat terus terjaga sehingga dapat bersama-sama mengatasi isu-isu air melalui aksi yang konkret yang tertuang dalam Compendium Projects yang bersifat sukarela.

Baca juga: Air Minum Perpipaan di Indonesia Tak Sampai 20 Persen

"Kami juga terus mengawal pengusulan Indonesia dalam 10th World Water Forum untuk penetapan Hari Danau Dunia (World Lake Day) yang akan dibahas melalui mekanisme Sidang Umum PBB," tambahnya.