优游国际

KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan penting terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

MK memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru harus melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada Banjarbaru 2024.

Pemilihan ulang ini akan menggunakan mekanisme pemilihan satu pasangan calon atau dikenal dengan Pilkada kotak kosong.

Surat suara dalam PSU Pilkada Banjarbaru 2025 akan mencantumkan dua kolom pilihan. Kolom pertama memuat foto pasangan calon nomor urut 1, Erna Lisa Halaby dan Wartono.

Kolom kedua akan kosong tanpa gambar, yang menggambarkan opsi "tidak setuju" atau kotak kosong.

Baca juga:

Batas Waktu Pelaksanaan PSU Pilkada Banjarbaru 2025

MK juga menetapkan batas waktu pelaksanaan PSU Pilkada Banjarbaru 2025 kepada KPU Kota Banjarbaru.

"Dilaksanakan dalam waktu 60 hari sejak putusan ini diucapkan," ujar Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan amar putusan perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Baca juga:

Kilas Balik Sengketa Pilkada Banjarbaru 2024

Putusan MK hari ini berawal dari permohonan yang diajukan oleh Lembaga Studi Visi Nusantara Kalsel, yang diwakili oleh Koordinator Muhamad Arifin.

MK menyatakan bahwa Pilkada Banjarbaru 2024 tidak sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur bahwa pemilu harus dilaksanakan secara demokratis dan sesuai asas pemilu yang adil dan bebas.

Awalnya, Pilkada Banjarbaru 2024 diikuti oleh dua pasangan calon: pasangan nomor urut 1, Erna-Wartono, dan pasangan nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah.

Namun, pada 31 Oktober 2024, pasangan Aditya-Said didiskualifikasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu yang menyatakan mereka melakukan pelanggaran administratif.

Meski pasangan Aditya-Said didiskualifikasi, nama dan gambar mereka tetap tertera di surat suara pada hari pencoblosan, 27 November 2024. Namun, suara yang dicoblos di kolom Aditya-Said dinyatakan tidak sah saat penghitungan suara.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa kondisi tersebut menimbulkan ketidakwajaran dalam penetapan suara sah.

MK menilai Pilkada Banjarbaru 2024 semestinya hanya melibatkan satu pasangan calon.

Oleh karena itu, surat suara harus mencantumkan opsi kotak kosong sebagai pilihan bagi pemilih yang tidak setuju dengan pasangan calon yang ada.