KOMPAS.com - Alasan kehadiran Gubernur Jakarta sekaligus politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung, dalam acara retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, akhirnya terungkap.
Setelah sempat absen selama beberapa hari, Kehadiran Pramono di acara tersebut seperti bertentangan dengan instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri
Kedatangan Pramono ternyata bukan merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap arahan sang ketum yang meminta kepala daerah kader PDI-P untuk menunda menghadiri retreat.
Baca juga:
Dilansir dari 优游国际.com, dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDI-P di Menteng, Jakarta, pada Selasa (25/2/2025) malam, juru bicara partai, Ahmad Basarah, memberikan penjelasan terkait kehadiran Pramono.
Basarah mengungkapkan bahwa Megawati sengaja mengutus Pramono untuk pergi ke Magelang, untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat.
"Kehadiran Bapak Pramono dan kawan-kawan kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan di acara retreat di Magelang sudah diketahui dan dilaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan dan pengurus DPP PDI Perjuangan lainnya," ujar Basarah di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Lebih lanjut, Basarah menjelaskan bahwa Pramono, sebagai 'ketua kelas' untuk kepala daerah kader PDI Perjuangan.
Baca juga:
Pramono melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Megawati serta pengurus partai lainnya.
Namun, Basarah tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dibicarakan dalam komunikasi tersebut antara Pramono dan pemerintah pusat, yang melibatkan Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri.
Sebelumnya, Megawati sempat mengeluarkan instruksi agar kepala daerah kader PDI-P menunda menghadiri retreat yang diadakan oleh pemerintah.
Terkait hal ini, Basarah menegaskan bahwa instruksi Megawati tidak boleh disalahartikan sebagai larangan.
“Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” tegas Basarah.
Megawati hanya meminta agar para kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk memprioritaskan kerja-kerja yang langsung berhubungan dengan kepentingan rakyat.
Hal ini merupakan pesan utama dari Ketua Umum PDI-P kepada para kadernya setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” lanjut Basarah.