优游国际

KOMPAS.com - Alasan kehadiran Gubernur Jakarta sekaligus politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung, dalam acara retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, akhirnya terungkap.

Setelah sempat absen selama beberapa hari, Kehadiran Pramono di acara tersebut seperti bertentangan dengan instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri

Kedatangan Pramono ternyata bukan merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap arahan sang ketum yang meminta kepala daerah kader PDI-P untuk menunda menghadiri retreat.

Baca juga:

Kehadiran Pramono Anung Diutus Megawati

Dilansir dari 优游国际.com, dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDI-P di Menteng, Jakarta, pada Selasa (25/2/2025) malam, juru bicara partai, Ahmad Basarah, memberikan penjelasan terkait kehadiran Pramono.

Basarah mengungkapkan bahwa Megawati sengaja mengutus Pramono untuk pergi ke Magelang, untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat.

"Kehadiran Bapak Pramono dan kawan-kawan kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan di acara retreat di Magelang sudah diketahui dan dilaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan dan pengurus DPP PDI Perjuangan lainnya," ujar Basarah di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Lebih lanjut, Basarah menjelaskan bahwa Pramono, sebagai 'ketua kelas' untuk kepala daerah kader PDI Perjuangan.

Baca juga:

Pramono melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Megawati serta pengurus partai lainnya.

Namun, Basarah tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dibicarakan dalam komunikasi tersebut antara Pramono dan pemerintah pusat, yang melibatkan Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri.

Klarifikasi Instruksi Megawati kepada Kepala Daerah PDI-P

Sebelumnya, Megawati sempat mengeluarkan instruksi agar kepala daerah kader PDI-P menunda menghadiri retreat yang diadakan oleh pemerintah.

Terkait hal ini, Basarah menegaskan bahwa instruksi Megawati tidak boleh disalahartikan sebagai larangan.

“Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” tegas Basarah.

Megawati hanya meminta agar para kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk memprioritaskan kerja-kerja yang langsung berhubungan dengan kepentingan rakyat.

Hal ini merupakan pesan utama dari Ketua Umum PDI-P kepada para kadernya setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” lanjut Basarah.

Basarah juga memberikan penjelasan terkait latar belakang instruksi Megawati, yang dipicu oleh penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Basarah, permasalahan hukum yang menimpa Hasto bukan hanya soal hukum semata, tetapi juga memiliki unsur politisasi.

Pada saat yang bersamaan, Basarah menyebutkan bahwa pemerintah pusat tengah menggencarkan sosialisasi acara retreat kepala daerah.

Namun, PDI-P merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup lengkap dan detail mengenai acara tersebut.

"Kami mohon maaf sebesar-besarnya, tetapi sampai dengan menjelang kegiatan retreat, DPP PDI Perjuangan sebagai induk organisasi para kepala daerah dari PDI Perjuangan belum mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai kegiatan yang dimaksud," kata Basarah.

Instruksi Baru Megawati Terkait Retreat Kepala Daerah

Menjelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Basarah menyebutkan bahwa para kepala daerah dari PDI-P sudah mendapatkan pembekalan tertutup dari Megawati.

Pembekalan tersebut berkaitan dengan kewajiban kepala daerah untuk memenuhi janji-janji kepada rakyat.

Dalam merespons acara retreat yang telah berlangsung selama enam hari, Basarah menambahkan bahwa Megawati mengeluarkan instruksi baru kepada kepala daerah kader PDI-P yang belum mengikuti retreat.

Kepala daerah kader PDI-P yang belum mengikuti retreat diimbau untuk segera kembali ke daerah masing-masing demi menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai kepala daerah.

Pertama, demi menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai kepala daerah, kepala daerah kader PDI-P diimbau untuk kembali ke daerahnya masing-masing.

Sementara, kepala daerah kader PDI-P yang sedang mengikuti retreat, diimbau agar menunaikan acara itu hingga selesai pada 28 Februari 2025 mendatang.

Kedua, kepala daerah yang belum mengikuti retreat diminta untuk mengikuti retreat gelombang kedua bersama kepala daerah yang saat ini masih berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sebagaimana surat edaran Menteri Dalam Negeri yang salah satu poinnya menyatakan bahwa retret akan dilaksanakan sebanyak dua angkatan,” ujar Basarah.

Artikel ini telah tayang di 优游国际.com dengan judul "”.