KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi memastikan tidak akan membentuk tim transisi untuk memfasilitasi perpindahan pemerintahan dari pemimpin sebelumnya.
Menurutnya, dianggap tidak mendesak dan hanya akan menambah struktur yang tidak perlu.
"Tim transisi buat apa? Jangan nambah lagi banyak orang, tim transisi dari mana," kata Dedi Mulyadi, Selasa (24/12/2024), dikutip dari TribunJabar.id.
Dedi mengatakan, peran tim transisi sebenarnya bisa dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
DPRD dinilai sudah memiliki kapasitas yang memadai untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan baik dan efektif.
Baca juga: Perayaan Natal 2024: GP Ansor dan Banser Jaga Gereja di Indonesia
"Saya kan sudah punya tim, anggota DPRD, kan sudah punya anggota DPRD Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, ya kita tinggal bertemu dengan anggota DPRD secara bersama-sama. Kemudian kita juga ada anggota DPRD yang lain," ujar Dedi Mulyadi.
Dedi menegaskan, koordinasi dengan DPRD merupakan langkah yang lebih efisien daripada membentuk struktur baru yang berpotensi menambah birokrasi yang tidak perlu.
Selain bekerja sama dengan DPRD, Dedi juga akan memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaparkan rencana kerja dan target yang telah disusun.
Fokus utama Dedi adalah memastikan alokasi anggaran digunakan secara efektif demi kepentingan masyarakat.
"Kemudian juga pemimpin dewan akan saya temui, dan kita akan bicara dengan eksekutif, eksekutif paparkan anggarannya kepada saya. Saya tidak mau bikin tim transisi, nanti tim transisinya nggak ngerti lagi," ucap Dedi.
Baca juga: Cek, 10 Cuti Bersama 2025, dari Januari hingga Desember
Langkah ini diharapkan dapat memastikan kesinambungan program pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Barat berjalan dengan lancar tanpa hambatan birokrasi tambahan.
Berbeda dengan Dedi Mulyadi, Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, memutuskan untuk membentuk tim transisi sebelum resmi menjabat.
"Ini (tim transisi) adalah tim yang bekerja untuk membantu sebelum gubernur menjabat dan dilantik, itu saja tugasnya," ungkap Pramono.
Menurut Pramono, tim transisi akan memastikan setiap persiapan berjalan lebih sistematis dan terorganisasi sebelum dia resmi bertugas sebagai gubernur.
Baca juga: KPK Ungkap Perkara Suap Hasto Kristiyanto
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyatakan, akan dilaksanakan pada 7 Februari 2025.