优游国际

WASHINGTON, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth, mengatakan pada Rabu (5/2/2025) bahwa Pentagon siap mempertimbangkan semua opsi untuk Gaza. Hegseth menyampaikan hal itu sehari setelah Presiden AS, Donald Trump, mengatakan dia ingin AS mengambil alih dan membangun kembali Jalur Gaza.

“Tentang masalah Gaza, definisi kegilaan adalah mencoba untuk melakukan hal yang sama berulang kali,” kata Hegseth sebelum memulai pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Pentagon.

"Presiden bersedia berpikir secara kreatif, mencari solusi baru dan dinamis untuk masalah yang terasa sulit diselesaikan... Kami siap untuk mempertimbangkan semua kemungkinan," tambah Hegseth.

Baca juga: Donald Trump: AS Ingin Ambil Alih Jalur Gaza

Gedung Putih mengatakan pada Rabu pagi bahwa Trump belum berkomitmen untuk menempatkan pasukan AS di Jalur Gaza sebagai bagian dari usulannya agar AS mengambil alih wilayah kantong Palestina tersebut.

Gagasan Trump itu telah memicu kecaman internasional dan beberapa penolakan dari anggota Partai Republik di Kongres, yang umumnya mendukung inisiatif-inisiatif Trump seperti menghentikan bantuan luar negeri dan pengurangan ribuan pegawai federal.

Tidak jelas apakah Trump akan melanjutkan usulannya atau hanya ingin mengambil posisi ekstrem sebagai strategi tawar-menawar, seperti yang sering dilakukannya pada berbagai isu lain.

Hegseth mengatakan, Pentagon akan berusaha memasok senjata ke Israel yang “sebelumnya tidak disuplai. Senjata-senjata itu selama ini efektif memberantas musuh-musuh radikal.”

Trump telah menginstruksikan militer AS mencabut penangguhan yang diberlakukan Joe Biden, presiden AS sebelumnya yang berasal dari Partai Demokrat, terhadap pengiriman bom seberat 900 kilogram ke Israel.

Sebuah bom seberat 900 kilogram dapat menembus beton dan logam tebal, dan mampu menciptakan radius ledakan yang luas. Reuters melaporkan tahun lalu bahwa pemerintahan Biden telah mengirim ribuan bom seberat 900 kg ke Israel setelah serangan kelompok Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023. Namun satu pengiriman ditangguhkan.