优游国际

SEOUL, KOMPAS.com - Badan anti-korupsi Korea Selatan mengumumkan pada Senin (6/1/2025) bahwa mereka telah meminta polisi untuk mengambil alih eksekusi surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan. Permintaan itu diajukan setelah upaya pada hari Jumat lalu untuk menangkap Yoon gagal, akibat bentrokan dengan pengawal presiden yang membentuk rantai manusia guna menghalangi para penyidik.

Tim gabungan dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) dan polisi sedang menyelidiki tuduhan bahwa Yoon memimpin pemberontakan dengan menerapkan darurat militer yang berlangsung singkat pada bulan lalu.

Badan anti-korupsi Korea Selatan itu dalam sebuah pernyataan kepada wartawan menyatakan bahwa CIO mengirimkan pemberitahuan kepada polisi untuk melakukan pengambilalihan tersebut. Langkah itu dilakukan karena banyak kritik terhadap CIO yang dinilai gagal menangkap Yoon. Sementara surat perintah penangkapan terhadap Yoon akan menjadi kedaluwarsa pada Senin tengah malam nanti.

Seorang pejabat polisi mengatakan kepada kantor berita Yonhap bahwa mereka "sedang mengkaji aspek hukum secara internal" setelah menerima permintaan CIO itu.

Tim pengacara Yoon berargumentasi bahwa berdasarkan hukum Korea Selatan, badan anti-korupsi yang memimpin penyelidikan pidana terhadap Yoon tidak mempunyai wewenang untuk menyelidiki kasus apapun yang melibatkan tuduhan pemberontakan.

Menurut Yonhap, Pengadilan Distrik Seoul Barat hari Minggu kemarin telah menolak permohonan yang diajukan tim hukum Yoon yang ingin membatalkan surat perintah penangkapan Yoon dan penggeledahan kediaman resminya.

Di tengah ketegangan politik yang sedang berlangsung itu, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengunjungi Korea Selatan minggu ini. Menurut Departemen Luar Negeri AS, Blinken dijadwalkan untuk bertemu dengan sejumlah pejabat senior pemerintah Korea Selatan untuk menegaskan kembali aliansi dengan Seoul.

Kunjungan itu dilakukan setelah deklarasi darurat militer singkat oleh Yoon bulan lalu memicu kekacauan politik di Korea Selatan dan mendapat kecaman dari pejabat Washington. Kecaman semacam itu jarang dilakukan Washingtong terhadap Seoul.

CIO merupakan lembaga independen yang didirikan pada Januari 2021 untuk menyelidiki pejabat tinggi, termasuk presiden dan anggota keluarganya, tetapi lembaga itu tidak memiliki kewenangan untuk mengadili presiden.

Sesuai undang-undang, CIO harus merujuk kasus itu ke kejaksaan untuk tindakan lebih lanjut, termasuk pengajuan dakwaan, setelah pemeriksaan selesai.