优游国际

KYIV, KOMPAS.com - Parlemen Ukraina pada Rabu (21/8/2024) memberikan kata sepakat untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).

Kyiv berupaya menuntut Rusia atas kejahatan perang yang diduga dilakukannya selama invasi ke Ukraina.

ICC mengadili pelanggaran berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga berwewenang mengeluarkan surat perintah penangkapan yang wajib dilaksanakan oleh 124 anggota.

Baca juga: Pasukan Ukraina Rebut 1.250 Km Persegi di Kursk Rusia

Ukraina menandatangani Statuta Roma yang mendirikan ICC pada 2000, tetapi tidak meratifikasinya.

Beberapa tokoh politik dan militer pun khawatir tentara Ukraina dapat menghadapi tuntutan hukum.

Secara total, 281 anggota parlemen Ukraina memberikan suara untuk bergabung ke ICC.

Namun, ratifikasi ICC secara kontroversial mencakup referensi ke Pasal 124 Statuta Roma yang akan membebaskan warga negara Ukraina dari tuntutan hukum atas kejahatan perang selama tujuh tahun, kata anggota parlemen partai berkuasa Yevgeniya Kravchuk di Facebook.

Baca juga:

• Rusia Jatuhkan 10 Drone Ukraina yang Targetkan Moskwa, Salah Satu Serangan Terbesar
• PM India Narendra Modi Bicara soal Perdamaian Sebelum Berangkat ke Ukraina

"Pengesahan Statuta Roma akan secara bersamaan memfasilitasi peluang lebih besar untuk menghukum warga Rusia dan meningkatkan isolasi Rusia," lanjutnya, dikutip dari kantor berita AFP.

Tahun lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Ombudsman anak-anak Maria Lvova-Belova atas deportasi anak-anak Ukraina ke Rusia dan wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia.

Kyiv sejak lama menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Uni Eropa, blok yang ingin diikuti Ukraina, juga mendesaknya bergabung ke ICC.

Baca juga: Rusia Tolak Berunding dengan Ukraina akibat Kyiv Serbu Wilayah Kursk